1. HUKUM NILAI KERJASAMA
Satu adalah Jumlah yang Terlalu Sedikit untuk Mencapai Kebesaran
Apakah impian Anda? Impian Lilly Tartikoff adalah mengobati kanker. Ia bukanlah seorang ilmuwan -- ia juga tidak perlu menjadi ilmuwan. Yang perlu diketahuinya adalah Hukum Nilai Kerjasama.
2. HUKUM GAMBARAN BESARNYA
Sasarannya adalah Lebih Penting daripada Perannya
Apakah yang mendorong seorang mantan presiden Amerika Serikat untuk berkeliling dengan bis, tidur di lantai bawah tanah, dan melakukan pekerjaan kasar selama satu minggu? Jawabannya dapat ditemukan dalam Hukum Gambaran Besarnya.
3. HUKUM POSISI YANG TEPAT
Semua Pemain Memiliki Tempat Di Mana Mereka Paling Memberikan Nilai Tambah
Seandainya Anda adalah pemimpin dunia yang bebas, bagaimanakah Anda memutuskan, tugas apa yang harus Anda berikan kepada orang yang mampu mengerjakan tugas apapun -- termasuk tugas Anda sendiri? Kalau Anda ingin semua orang menang, tentu Anda akan menggunakan Hukum Posisi yang Tepat.
4. HUKUM GUNUNG EVEREST
Semakin Tinggi Tantangannya, Semakin Tinggi Kebutuhan akan Kerjasamanya
Tenzing Norgay dan Maurice Wilson adalah pendaki gunung yang berpengalaman dengan peralatan yang tepat. Lalu mengapakah yang satu meninggal di gunung sementara yang lain berhasil menaklukkannya? Hanya satu yang mengenal Hukum Gunung Everest.
5. HUKUM MATA RANTAI
Kekuatan Tim Dipengaruhi oleh Mata Rantainya yang Paling Lemah
Apakah menjadi soal, kalau ribuan karyawan Anda mengerjakan tugas mereka dengan baik dan hanya satu orang saja yang membuat kekeliruan? Tanyakan saja kepada perusahaan yang membayar lebih dari $ 3 milyar untuk ganti rugi dan terjerat oleh Hukum Mata Rantai.
6. HUKUM KATALISATOR
Tim-tim Hebat Memiliki Pemain-pemain yang Menjadikan Segalanya Terlaksana
Apakah yang akan Anda perbuat kalau tanggal 31 Desember sudah semakin dekat sementara armada penjualan Anda masih jauh di belakang sasaran mereka tahun itu? Dave Sutherland dapat menjelaskannya kepada Anda. Timnya mencapai sasarannya karena ia selalu mengamalkan Hukum Katalisator.
7. HUKUM KOMPAS
Visi Memberikan Arah serta Kepercayaan Diri kepada Para Anggota Tim
Presiden Enron baru tahu tentang usaha bernilai multijutaan dolar di perusahaannya dua bulan sebelum usaha tersebut diluncurkan, dan itu sama sekali tidak mengganggunya. Mengapa? Karena ia dan timnya menuai manfaat dari Hukum Kompas.
8. HUKUM APEL BUSUK
Sikap-sikap Busuk Merusak Tim
Mereka diharapkan menghancurkan persaingan. Mereka memiliki bakat serta ambisi untuk meraih kemenangan. Tetapi bukannya mendominasi, mereka malah merusak diri. Seandainya saja mereka tahu tentang Hukum Apel Busuk.
9. HUKUM KETERANDALAN
Rekan-rekan Satu Tim Harus Dapat Saling Mengandalkan Satu Sama Lain Dalam Soal-soal Penting
Mungkin orang takkan mati di organisasi Anda kalau seseorang menjatuhkan bolanya. Tetapi itu bisa terjadi pada orang-orang dalam bisnis keluarga ini. Itulah sebabnya Hukum Keterandalan ini demikian penting bagi mereka.
10. HUKUM BANDROL HARGA
Tim akan Gagal Mencapai Potensinya Kalau Tidak Membayar Harganya
Perusahaan ini seharusnya dapat menjadi pengecer terbesar di dunia. Ternyata perusahaan ini malah terpaksa menutup usahanya setelah 128 tahun berbisnis. Mengapa? Para pemimpinnya harus menanggung ganjaran akibat mengabaikan Hukum Bandrol Harga.
11. HUKUM PAPAN ANGKA
Tim Bisa Melakukan Penyesuaian Kalau Tahu Posisinya
Ribuan perusahaan berbasis Internet telah gagal. Banyak perusahaan yang "sukses" masih menunggu untuk membukukan keuntungan. Tetapi perusahaan yang satu ini terus menang dan tumbuh serta meraih keuntungan! Mengapa? Karena sedari awal perusahaan ini bermain menurut Hukum Papan Angka.
12. HUKUM PEMAIN CADANGAN
Tim-tim Hebat Memiliki Kedalaman
Siapakah yang biasanya menjadi Pemain Paling Berharga dalam sebuah organisasi? Direktur Utamanya? Pimpinan Puncaknya? Pramuniaga topnya? Percayakah Anda bahwa mungkin saja itu adalah seseorang dari Sumber Daya Manusia? Anda akan percaya kalau saja Anda tahu Hukum Pemain Cadangan.
13. HUKUM IDENTITAS
Yang Mengidentifikasikan Tim adalah Nilai-nilai yang Dijunjung Bersama
Bagaimanakah Anda membuat ribuan orang bersemangat bekerja di gudang- gudang, mengenakan seragam berwarna cerah, dan memenuhi setiap kebutuhan konsumen? Bernie Marcus dan Arthur Blank melakukannya dengan membangun landasan perusahaan mereka pada Hukum Identitas.
14. HUKUM KOMUNIKASI
Interaksi Mendorong Diambilnya Tindakan
Tim mereka telah sepuluh kali ganti pemimpin dalam kurun waktu sepuluh tahun. Para karyawannya kelelahan serta penuh dengan kepahitan, dan perusahaannya terus kehabisan uang. Jadi bagaimanakah Gordon Bethune akan menyelamatkan penerbangan yang paling ketinggalan ini dari kehancuran? Ia mulai dengan menggunakan Hukum Komunikasi.
15. HUKUM KEUNGGULAN
Perbedaan Antara Dua Tim yang Sama Berbakatnya adalah Kepemimpinannya
Tim mereka mengalami masalah besar. Para pesertanya memiliki segalanya yang mereka butuhkan untuk meraih sukses -- bakat, dukungan, sumber- sumber daya -- segalanya, kecuali hal yang paling penting. Satu- satunya harapan mereka untuk mengubah segalanya adalah seseorang yang memenuhi Hukum Keunggulan.
16. HUKUM MORAL YANG TINGGI
Kalau Anda Menang, Sakitnya Tak Terasa
Apakah yang mendorong seorang pria berusia lima puluh tahun, yang bahkan berenang saja tidak bisa, untuk terus berlatih demi mengikuti lomba triatlon yang paling berat di dunia? Bukan, bukan karena krisis paruh baya. Melainkan karena Hukum Moral yang Tinggi.
17. HUKUM HASIL INVESTASI
Investasi dalam Tim akan Berkembang dengan Berjalannya Waktu
Pernahkah Anda tertipu untuk menerima sebuah pekerjaan? Morgan Wootten mengalaminya, dan akibatnya, ia telah mengubah kehidupan ribuan anak. Kehidupannya yang diwarnai dengan sikap memberi akan mengajari Anda segalanya yang perlu Anda ketahui tentang Hukum Hasil Investasi.
(dukutip dari : indolead)
Sabtu, 01 Desember 2007
Rabu, 28 November 2007
Kliping Koran
Ketidakadilan dalam Pendidikan
Doni Koesoema A
Kritik bertubi-tubi itu sepertinya tidak mempan. Putusan pengadilan yang memenangkan tuntutan korban ujian nasional, protes guru, demo pelajar menolak UN, dan efek samping UN rupanya tidak pernah sampai ke telinga pengambil kebijakan.
Lebih dari itu, pemerintah sebagai wakil rakyat bersikukuh melaksanakan UN etika kewarganegaraannya dipertanyakan sebab kebijakan itu melanggengkan praksis ketidakadilan dan melestarikan kebijakan pendidikan yang cacat secara moral.
Kegagalan dalam UN berarti tinggal kelas, mengulang setahun, atau penundaan masuk perguruan tinggi karena harus mengikuti ujian persamaan; ini memastikan setiap siswa telah memiliki kesempatan belajar yang sama dan mampu membuktikan apa yang dipelajari merupakan tolok ukur pasti.
Kesempatan belajar
Gagasan persamaan kesempatan belajar terkait ide akuntabilitas pendidikan. Akuntabilitas pendidikan bertujuan menilai dan memastikan, para siswa telah mengalami proses belajar secara adekuat sehingga mampu mengerjakan ujian standar. Premis dasar akuntabilitas pendidikan adalah jika semua siswa wajib mencapai patokan standar yang sama, mereka harus mendapat kesempatan belajar yang sama.
Persamaan kesempatan belajar yang menjadi prasyarat akuntabilitas pendidikan adalah memastikan semua siswa dapat hadir di sekolah dan belajar memberi metode pengajaran berkualitas, materi yang terorganisasi baik, logis, dan koheren, yang didukung kehadiran guru yang cakap, kompeten, dan profesional, disertai fasilitas sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar, kebijakan sekolah yang nondiskriminatif, serta pemberian materi pelajaran yang selaras standar isi minimal kurikulum sesuai yang ditetapkan.
UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa jelas akan memengaruhi kehidupan individu siswa. Karena UN memiliki dampak besar terhadap individu, ia harus memenuhi standar kelayakan evaluasi yang menghargai hak-hak individu.
Standar ini mensyaratkan adanya orientasi pelayanan, dengan evaluasi didesain sedemikian rupa sehingga membantu organisasi atau individu agar dapat melayani kepentingan peserta yang tercakup dalam target evaluasi, menjaga agar evaluasi dilakukan secara sah/legal, memenuhi standar moral, menghormati kesejahteraan mereka yang terlibat dalam evaluasi. Untuk menjaga kepentingan individu yang terlibat, evaluasi semestinya didesain agar melindungi hak-hak dan memberi kesejahteraan kepada individu itu.
Evaluasi pendidikan harus ada. Namun, UN yang tidak menjaga kepentingan dan memberi kesejahteraan kepada individu yang terlibat perlu dipertimbangkan ulang. Saat negara mengharuskan setiap siswa lulus UN (jika gagal akan mengalami penghinaan publik, dicap bodoh), tetapi gagal menyediakan kesempatan belajar yang sama bagi siswa, kebijakan seperti ini hanya melestarikan tumbal-tumbal UN, tidak memberi kesejahteraan kepada individu, sebaliknya justru menghina individu di depan publik secara berkelanjutan. Karena itu, kebijakan pendidikan seperti ini tidak memiliki kredibilitas moral.
Ketidakadilan tingkat dasar
Perbedaan sarana dan prasarana pendidikan di kota besar, di pedesaan, dan daerah terpencil amat mencolok. Kita lihat anak-anak belajar di ruang kelas seperti kandang ayam atau di bangunan yang hampir roboh. Tidak nyaman. Belum lagi perbedaan kualitas guru yang memengaruhi cara menyampaikan materi. Persoalan ketakadilan, perbedaan akses, dan kesempatan belajar telah ada di tingkat dasar.
Dengan ketimpangan kesempatan belajar seperti ini, apakah pemerintah (pusat atau daerah) bisa menjamin pelecehan dan penghinaan publik atas individu tidak terjadi dengan memaksakan UN?
Jika kesempatan belajar yang sama itu telah ada dan siswa secara faktual menunjukkan telah belajar, tidak akan ada siswa yang tidak lulus. Namun, apa faktanya? Dalam setiap UN masih banyak siswa tidak lulus. Mereka tidak lulus karena lingkungan sosial dan sekolah tidak memberi kesempatan belajar yang sama.
Di balik agenda ujian
Logika baik di balik agenda ujian dan akuntabilitas pendidikan adalah setiap anak dapat kesempatan belajar yang sama, terbukti dengan praksis pengalaman belajar itu sendiri. Logika ini menuntut negara memberi layanan pendidikan berkualitas.
Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk memberi kesempatan belajar, terutama terhadap mereka yang tidak memiliki akses belajar. Tanpa perubahan kualitas layanan pendidikan, anak-anak miskin yang bersekolah di sekolah miskin akan tersingkirkan. Mereka terancam tidak lulus secara berkelanjutan dan penghinaan publik yang diterimanya akan semakin besar.
Tidak mengherankan jika anak-anak yang tidak lulus UN ada yang memilih tidak mengulang, putus sekolah, karena tidak ingin martabatnya diinjak-injak dua kali. Jika ini terjadi terhadap siswa SD, kebijakan pendidikan kita benar-benar immoral sebab secara sengaja membiarkan anak-anak ini diinjak-injak martabatnya dan hancur masa depannya.
Melaksanakan kebijakan UN, apa pun bentuknya, dan memaksa anak untuk lulus, tetapi pemerintah gagal menyediakan akses dan kesempatan pendidikan yang sama merupakan kebijakan politik yang melanggar keadilan sosial. Lebih dari itu, membiarkan anak didik mengalami penghinaan publik berkelanjutan karena dipaksa gagal merupakan kebijakan politik pendidikan yang immoral dan tidak bertanggung jawab.
Doni Koesoema A Mahasiswa Pascasarjana Boston College Lynch School of Education, Boston
Doni Koesoema A
Kritik bertubi-tubi itu sepertinya tidak mempan. Putusan pengadilan yang memenangkan tuntutan korban ujian nasional, protes guru, demo pelajar menolak UN, dan efek samping UN rupanya tidak pernah sampai ke telinga pengambil kebijakan.
Lebih dari itu, pemerintah sebagai wakil rakyat bersikukuh melaksanakan UN etika kewarganegaraannya dipertanyakan sebab kebijakan itu melanggengkan praksis ketidakadilan dan melestarikan kebijakan pendidikan yang cacat secara moral.
Kegagalan dalam UN berarti tinggal kelas, mengulang setahun, atau penundaan masuk perguruan tinggi karena harus mengikuti ujian persamaan; ini memastikan setiap siswa telah memiliki kesempatan belajar yang sama dan mampu membuktikan apa yang dipelajari merupakan tolok ukur pasti.
Kesempatan belajar
Gagasan persamaan kesempatan belajar terkait ide akuntabilitas pendidikan. Akuntabilitas pendidikan bertujuan menilai dan memastikan, para siswa telah mengalami proses belajar secara adekuat sehingga mampu mengerjakan ujian standar. Premis dasar akuntabilitas pendidikan adalah jika semua siswa wajib mencapai patokan standar yang sama, mereka harus mendapat kesempatan belajar yang sama.
Persamaan kesempatan belajar yang menjadi prasyarat akuntabilitas pendidikan adalah memastikan semua siswa dapat hadir di sekolah dan belajar memberi metode pengajaran berkualitas, materi yang terorganisasi baik, logis, dan koheren, yang didukung kehadiran guru yang cakap, kompeten, dan profesional, disertai fasilitas sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar, kebijakan sekolah yang nondiskriminatif, serta pemberian materi pelajaran yang selaras standar isi minimal kurikulum sesuai yang ditetapkan.
UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa jelas akan memengaruhi kehidupan individu siswa. Karena UN memiliki dampak besar terhadap individu, ia harus memenuhi standar kelayakan evaluasi yang menghargai hak-hak individu.
Standar ini mensyaratkan adanya orientasi pelayanan, dengan evaluasi didesain sedemikian rupa sehingga membantu organisasi atau individu agar dapat melayani kepentingan peserta yang tercakup dalam target evaluasi, menjaga agar evaluasi dilakukan secara sah/legal, memenuhi standar moral, menghormati kesejahteraan mereka yang terlibat dalam evaluasi. Untuk menjaga kepentingan individu yang terlibat, evaluasi semestinya didesain agar melindungi hak-hak dan memberi kesejahteraan kepada individu itu.
Evaluasi pendidikan harus ada. Namun, UN yang tidak menjaga kepentingan dan memberi kesejahteraan kepada individu yang terlibat perlu dipertimbangkan ulang. Saat negara mengharuskan setiap siswa lulus UN (jika gagal akan mengalami penghinaan publik, dicap bodoh), tetapi gagal menyediakan kesempatan belajar yang sama bagi siswa, kebijakan seperti ini hanya melestarikan tumbal-tumbal UN, tidak memberi kesejahteraan kepada individu, sebaliknya justru menghina individu di depan publik secara berkelanjutan. Karena itu, kebijakan pendidikan seperti ini tidak memiliki kredibilitas moral.
Ketidakadilan tingkat dasar
Perbedaan sarana dan prasarana pendidikan di kota besar, di pedesaan, dan daerah terpencil amat mencolok. Kita lihat anak-anak belajar di ruang kelas seperti kandang ayam atau di bangunan yang hampir roboh. Tidak nyaman. Belum lagi perbedaan kualitas guru yang memengaruhi cara menyampaikan materi. Persoalan ketakadilan, perbedaan akses, dan kesempatan belajar telah ada di tingkat dasar.
Dengan ketimpangan kesempatan belajar seperti ini, apakah pemerintah (pusat atau daerah) bisa menjamin pelecehan dan penghinaan publik atas individu tidak terjadi dengan memaksakan UN?
Jika kesempatan belajar yang sama itu telah ada dan siswa secara faktual menunjukkan telah belajar, tidak akan ada siswa yang tidak lulus. Namun, apa faktanya? Dalam setiap UN masih banyak siswa tidak lulus. Mereka tidak lulus karena lingkungan sosial dan sekolah tidak memberi kesempatan belajar yang sama.
Di balik agenda ujian
Logika baik di balik agenda ujian dan akuntabilitas pendidikan adalah setiap anak dapat kesempatan belajar yang sama, terbukti dengan praksis pengalaman belajar itu sendiri. Logika ini menuntut negara memberi layanan pendidikan berkualitas.
Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk memberi kesempatan belajar, terutama terhadap mereka yang tidak memiliki akses belajar. Tanpa perubahan kualitas layanan pendidikan, anak-anak miskin yang bersekolah di sekolah miskin akan tersingkirkan. Mereka terancam tidak lulus secara berkelanjutan dan penghinaan publik yang diterimanya akan semakin besar.
Tidak mengherankan jika anak-anak yang tidak lulus UN ada yang memilih tidak mengulang, putus sekolah, karena tidak ingin martabatnya diinjak-injak dua kali. Jika ini terjadi terhadap siswa SD, kebijakan pendidikan kita benar-benar immoral sebab secara sengaja membiarkan anak-anak ini diinjak-injak martabatnya dan hancur masa depannya.
Melaksanakan kebijakan UN, apa pun bentuknya, dan memaksa anak untuk lulus, tetapi pemerintah gagal menyediakan akses dan kesempatan pendidikan yang sama merupakan kebijakan politik yang melanggar keadilan sosial. Lebih dari itu, membiarkan anak didik mengalami penghinaan publik berkelanjutan karena dipaksa gagal merupakan kebijakan politik pendidikan yang immoral dan tidak bertanggung jawab.
Doni Koesoema A Mahasiswa Pascasarjana Boston College Lynch School of Education, Boston
Selasa, 27 November 2007
Guru dan Kurikulum
Seorang teman yang kebetulan pejabat di Dinas Pendidikan cerita kalau anaknya keempatnya yang baru lulus TK yang dimasukkan di SD favorit di daerahnya mogok sekolah. Usut punya usut, ternyata marah pada guru yang menolak menerima hasil pekerjaan rumahnya yang belum seratus persen jadi.
Karena penasaran ingin mengetahui bagaimana guru dari sekolah favorit itu memberi PR pada anak iseng-iseng saya minta diperlihatkan jenis PR nya. Harapannya bisa belajar bagaimana guru sekolah favorit memberi tugas muridnya sehingga bisa nambah wawasan. Maklum sebagai pengawas sekolah kadang perlu memberi contoh kepada teman-teman guru.
Beberapa hari berikutnya ternyata teman saya tersebut memperlihatkan buku PR anaknya. Mata pelajarannya Agama Islam. Pekerjaan rumah yang diberikan kepada anak teman saya itu ternyata menulis surat Al Fatihah dalam bahasa indonesia. Sederhana bukan? Ya, memang tugas itu sangat sederhana untuk ukuran kita, karena hanya mengubah lafal al fatihah yang di luar kepala menjadi tulisan di buku. Tapi coba anda bayangkan bagaimana anak kelas I SD, yang belum genap satu bulan belajar harus mengerjakan tugas ini! Bukankah cukup sulit mengubah lafal huruf arab menjadi tulisan dengan huruf latin? Bukankah ini diperlukan kemampuan transliteracy yang baik? Lalu sejauh manakah penguasaan huruf anak kelas I sekolah dasar itu? Barangkali kita berfikir : karena di sekolah favorit ya butuh penguasaan yang lebih tinggi di banding sekolah lain. itulah yang membedakan sekolah favorit dengan yang bukan favorit.
Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, penasaran saya menjadi-jadi. Sampai di rumah penasarannya tak hilang. Untuk menghilangkan rasa penasaran itu kemudian saya mencoba untuk membuka kurikulum Sekolah dasar. Setelah bolak-balik dan cari sana-sini saya temukan file standar isi Pendidikan Agama Islam di Sekolah dasar. Saya coba buka standar isi untuk kelas I semester I. Alhamdulillah ketemu. Disana tercantum kompetensi dasarnya adalah : dapat melafalkan surat al fatihah.
Melihat ini saya jadi terkejut dan sekaligus heran. Kalau kompetensi dasarnya dapat melafalkan surat al-fatihah bukankah sudah tercapai jika anak bisa melafalkannya dengan lancar. Bukankah kompetensi yang dituntut tidak sampai pada menuliskan surat al fatihah?
Sampai saat ini, saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan guru anak teman saya tersebut melakukan itu. Apa karena tidak membaca isi kurikulum atau mungkin tidak tahu isi kurikulum? Atau mungkin karena dalam buku (LKS) nya berbunyi begitu sehingga dia mengajarkannya demikian? Inikah yang disebut favorit?
Tidakkah guru anaknya teman saya tersebut menyadari dampak psikologisnya bagi anak, jika dia menolak hasil pekerjaan anak yang belum selesai yang itu diluar kemampuan anak? Bagaimana kalau anak itu sampai mogok terus dan tidak mau melanjutkan sekolah?
Barangkali ini saatnya melakukan perubahan, seiring dengan adanya sertifikasi guru mari kita kembali pada cara mengajar yang benar. Menjadikan kurikulum sebagai acuan.
Karena penasaran ingin mengetahui bagaimana guru dari sekolah favorit itu memberi PR pada anak iseng-iseng saya minta diperlihatkan jenis PR nya. Harapannya bisa belajar bagaimana guru sekolah favorit memberi tugas muridnya sehingga bisa nambah wawasan. Maklum sebagai pengawas sekolah kadang perlu memberi contoh kepada teman-teman guru.
Beberapa hari berikutnya ternyata teman saya tersebut memperlihatkan buku PR anaknya. Mata pelajarannya Agama Islam. Pekerjaan rumah yang diberikan kepada anak teman saya itu ternyata menulis surat Al Fatihah dalam bahasa indonesia. Sederhana bukan? Ya, memang tugas itu sangat sederhana untuk ukuran kita, karena hanya mengubah lafal al fatihah yang di luar kepala menjadi tulisan di buku. Tapi coba anda bayangkan bagaimana anak kelas I SD, yang belum genap satu bulan belajar harus mengerjakan tugas ini! Bukankah cukup sulit mengubah lafal huruf arab menjadi tulisan dengan huruf latin? Bukankah ini diperlukan kemampuan transliteracy yang baik? Lalu sejauh manakah penguasaan huruf anak kelas I sekolah dasar itu? Barangkali kita berfikir : karena di sekolah favorit ya butuh penguasaan yang lebih tinggi di banding sekolah lain. itulah yang membedakan sekolah favorit dengan yang bukan favorit.
Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, penasaran saya menjadi-jadi. Sampai di rumah penasarannya tak hilang. Untuk menghilangkan rasa penasaran itu kemudian saya mencoba untuk membuka kurikulum Sekolah dasar. Setelah bolak-balik dan cari sana-sini saya temukan file standar isi Pendidikan Agama Islam di Sekolah dasar. Saya coba buka standar isi untuk kelas I semester I. Alhamdulillah ketemu. Disana tercantum kompetensi dasarnya adalah : dapat melafalkan surat al fatihah.
Melihat ini saya jadi terkejut dan sekaligus heran. Kalau kompetensi dasarnya dapat melafalkan surat al-fatihah bukankah sudah tercapai jika anak bisa melafalkannya dengan lancar. Bukankah kompetensi yang dituntut tidak sampai pada menuliskan surat al fatihah?
Sampai saat ini, saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan guru anak teman saya tersebut melakukan itu. Apa karena tidak membaca isi kurikulum atau mungkin tidak tahu isi kurikulum? Atau mungkin karena dalam buku (LKS) nya berbunyi begitu sehingga dia mengajarkannya demikian? Inikah yang disebut favorit?
Tidakkah guru anaknya teman saya tersebut menyadari dampak psikologisnya bagi anak, jika dia menolak hasil pekerjaan anak yang belum selesai yang itu diluar kemampuan anak? Bagaimana kalau anak itu sampai mogok terus dan tidak mau melanjutkan sekolah?
Barangkali ini saatnya melakukan perubahan, seiring dengan adanya sertifikasi guru mari kita kembali pada cara mengajar yang benar. Menjadikan kurikulum sebagai acuan.
Pengelolaan Sekolah Kita
Saat ini pendidikan kita masih dihadapkan pada persoalan-persoalan seputar mutu pendidkan dan pmerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Mana yang lebih dulu perlu dipecahkan menjadi bahan perdebatan yang seru. Ada kelompok yang lebih mengedepankan pemerataan lebih dulu denga alasan keadilan, tetapi ada pula kelompok yang lebih mengutamakan mutu karena untuk mengejar ketertinggalan.
Sayangnya banyak praktisi pendidikan yang justru tidak melakukan dua-duanya. Meningkatkan mutu tidak dan memperluas pemerataanpun tidak.
Tengoklah ke sekolah, gali lebih dalam bagaimana sekolah dikelola. Pada awal tahun saat penerimaan siswa baru sekolah-sekolah yang berorientasi pada mutu mestinya sudah berani mengambil pilihan membatasi jumlah siswa yang diterima. Pembatasan ini tidak hanya didasarkan pada ketersediaan ruang kelas tetapi juga mempertimbangkan beban guru dalam mengajar. Pembatasan jumlah murid dalam satu kelas menjadi kelas kecil dengan jumlah yang memungkinkan guru bisa memberikan perhatian kepada murid adalah bukti konkrit orientasi sekolah pada mutu yang tinggi.
Pertanyaan yang patut diajukan adalah : ada berapa sekolah yang sudah melakukan hal ini? Alasan yang dikemukan selalu saja tentang biaya. Alasan klasik. Penulis punya keyakinan kalau sekolah bisa membuktikan bahwa sekolah bisa memberikan nilai tambah yang nyata, orang tua pasti akan memberikan dukungan. Selama ini dukungan masih belum optimal karena orang tua merasa bahwa nilai tambah yang diberikan oleh sekolahpun belum optimal.
Kenyataan kedua yang bisa dijadikan indikator bahwa masih belum banyak sekolah belum berorientasi pada mutu bisa dilihat dari anatomi RAPBS/APBSnya. Tengoklah berapa prosen anggaran yang dialokasikan untuk buku perpustakaan, alat pelajaran, bahan praktek. Sudahkan pengalokasiannya berpihak pada peningkatan mutu? Kalau sudah lihatlah realisasinya. Apakah rencana anggaran itu sudah direalisasi sesuai rencana? Jika jawabnya sudah coba gali lebih dalam bagaimana pemanfaatannya, adakah upaya-upaya konkrit untuk itu?
Kita semua menyadari bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan. Core bisnisnya atau kegiatan pokoknya adalah PROSES PEMBELAJARAN. Inti proses pembelajaran adalah interaksi siswa dengan sumber belajar dengan guru sebagai fasilitator dan sumber belajar. Karena PROSES PEMBELAJARAN atau Kegiatan belajar mengajar adalah CORE BISNIS nya sekolah maka mestinya sumber daya sekolah diarahkan untuk memperbaiki kualitas kegiatan utama sekolah (KBM) itu. Kegiatan-kegiatan lain di sekolah adalah dalam rangka keberhasilan KBM. Berkaitan dengan tugas pokok sekolah yang demikian maka pertanyaan yang muncul adalah : berapa prosen waktu yang digunakan kepala sekolah yang diarahkan secara langsung untuk memperhatikan kualitas KBM? Pertanyaan yang lebih spesifik adalah berapa frekwensi kepala sekolah melukan supervisi sehingga dia tahu betul mana guru yang KBM nya berkwalitas dan mana yang belum? Bantuan profesional apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru untuk memperbaiki KBM? Punyakah kepala sekolah progres kemajuan kelas dalam KBM yang diupdate setiap saat? Berapa jam dalam satu hari di sekolah yang digunakan untuk mengikuti perkembangan peningkatan KBM?
Dari pengamatan sepintas (semoga pengamatannya salah) KBM sebagai core bisnis sekolah belum mendapatkan perhatian yang PROPORSIONAL oleh kepala sekolah. Bahkan pada beberapa kasus kepala sekolah lebih sibuk mengurusi yang lain-lain dibandingkan dengan perhatiannya kepada kegiatan belajar mengajar. Bahkan ada yang melimpahkan sepenuhnya KBM kepada wakil/urusan kurikulum.
Dari indikator-indikator ini barangkali cukup untuk mengatakan bahwa kita masih setengah hati meningkatkan mutu pendidikan. (BERSAMBUNG)
Sayangnya banyak praktisi pendidikan yang justru tidak melakukan dua-duanya. Meningkatkan mutu tidak dan memperluas pemerataanpun tidak.
Tengoklah ke sekolah, gali lebih dalam bagaimana sekolah dikelola. Pada awal tahun saat penerimaan siswa baru sekolah-sekolah yang berorientasi pada mutu mestinya sudah berani mengambil pilihan membatasi jumlah siswa yang diterima. Pembatasan ini tidak hanya didasarkan pada ketersediaan ruang kelas tetapi juga mempertimbangkan beban guru dalam mengajar. Pembatasan jumlah murid dalam satu kelas menjadi kelas kecil dengan jumlah yang memungkinkan guru bisa memberikan perhatian kepada murid adalah bukti konkrit orientasi sekolah pada mutu yang tinggi.
Pertanyaan yang patut diajukan adalah : ada berapa sekolah yang sudah melakukan hal ini? Alasan yang dikemukan selalu saja tentang biaya. Alasan klasik. Penulis punya keyakinan kalau sekolah bisa membuktikan bahwa sekolah bisa memberikan nilai tambah yang nyata, orang tua pasti akan memberikan dukungan. Selama ini dukungan masih belum optimal karena orang tua merasa bahwa nilai tambah yang diberikan oleh sekolahpun belum optimal.
Kenyataan kedua yang bisa dijadikan indikator bahwa masih belum banyak sekolah belum berorientasi pada mutu bisa dilihat dari anatomi RAPBS/APBSnya. Tengoklah berapa prosen anggaran yang dialokasikan untuk buku perpustakaan, alat pelajaran, bahan praktek. Sudahkan pengalokasiannya berpihak pada peningkatan mutu? Kalau sudah lihatlah realisasinya. Apakah rencana anggaran itu sudah direalisasi sesuai rencana? Jika jawabnya sudah coba gali lebih dalam bagaimana pemanfaatannya, adakah upaya-upaya konkrit untuk itu?
Kita semua menyadari bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan. Core bisnisnya atau kegiatan pokoknya adalah PROSES PEMBELAJARAN. Inti proses pembelajaran adalah interaksi siswa dengan sumber belajar dengan guru sebagai fasilitator dan sumber belajar. Karena PROSES PEMBELAJARAN atau Kegiatan belajar mengajar adalah CORE BISNIS nya sekolah maka mestinya sumber daya sekolah diarahkan untuk memperbaiki kualitas kegiatan utama sekolah (KBM) itu. Kegiatan-kegiatan lain di sekolah adalah dalam rangka keberhasilan KBM. Berkaitan dengan tugas pokok sekolah yang demikian maka pertanyaan yang muncul adalah : berapa prosen waktu yang digunakan kepala sekolah yang diarahkan secara langsung untuk memperhatikan kualitas KBM? Pertanyaan yang lebih spesifik adalah berapa frekwensi kepala sekolah melukan supervisi sehingga dia tahu betul mana guru yang KBM nya berkwalitas dan mana yang belum? Bantuan profesional apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru untuk memperbaiki KBM? Punyakah kepala sekolah progres kemajuan kelas dalam KBM yang diupdate setiap saat? Berapa jam dalam satu hari di sekolah yang digunakan untuk mengikuti perkembangan peningkatan KBM?
Dari pengamatan sepintas (semoga pengamatannya salah) KBM sebagai core bisnis sekolah belum mendapatkan perhatian yang PROPORSIONAL oleh kepala sekolah. Bahkan pada beberapa kasus kepala sekolah lebih sibuk mengurusi yang lain-lain dibandingkan dengan perhatiannya kepada kegiatan belajar mengajar. Bahkan ada yang melimpahkan sepenuhnya KBM kepada wakil/urusan kurikulum.
Dari indikator-indikator ini barangkali cukup untuk mengatakan bahwa kita masih setengah hati meningkatkan mutu pendidikan. (BERSAMBUNG)
Beberapa Kelemahan Guru Dalam KBM
Tulisan ini bukan merupakan kesimpulan atas kinerja guru secara umum, tetapi hanyalah merupakan temuan penulis selama melaksanakan supervisi kunjungan kelas pada beberapa sekolah yang menjadi binaan penulis ditambah dengan pengamatan penulis pada saat mengikuti kegiatan lesson study MGMP Bahasa Inggris beberapa waktu yang lalu. Sengaja diberi judul demikian karena yang akan dipaparkan adalah kelemahan-kelemahan yang nyata ditemukan penulis. Hal ini dimaksudkan agar bisa menjadi input bagi para guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajarannya.
Dari pengamatan penulis terhadap kegiatan pembelajaran di kelas dapat dikemukakan beberapa kelemahan antara lain :
1. Guru tidak menggunakan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran
RPP adalah skenario pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Dalam dokumen tersebut tidak hanya berisi kompetensi apa yang akan dicapai tetapi juga memuat secara rinci berapa lama waktu tatap muka dilakukan. Bahkan dirinci pula berapa menit kegiatan awal untuk melaksanakan kegiatan rutin, apersepsi dan penjajagan untuk mengenal bekal awal siswa. Waktu yang digunakan untuk kegiatan inti, dan rincian waktu untuk kegiatan akhir.
Dalam RPP juga tercantum secara jelas alat bantu mengajar apa yang diperlukan dan sumber belajar apa yang digunakan. Demikian pula di dalam RPP juga telah dicantumkan rencana kegiatan penilaian yang merupakan upaya untuk mendapatkan umpan balik keberhasilan guru dalam mengajar.
Kenyataannya RPP tidak difungsikan, bahkan ada guru yang mengajar tanpa bertpedoman pada RPP. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak terarah.
2. Guru tidak mempersiapkan alat bantu mengajar.
Alat bantu mengajar sangat diperlukan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran, sehingga siswa mengetahui secara nyata melalui benda-benda yang nyata. Dengan alat bantu ini pengetahuan tidak hanya berupa verbal, dan bisa mengatasi kesenjangan komunikasi guru dengan siswa.
Kenyataannya guru tidak membawa alat bantu mengajar sehingga yang dilakukan hanyalah ceramah-dan ceramah saja.
3. Guru kurang memperhatikan kemampuan awal siswa.
Pengetahuan ten tang kemampuan awal siswa diperlukan oleh guru untuk menetapkan strategi mengajar, bahkan untuk mengajukan pertanyaanpun diperlukan pemahaman tentang kemampuan awal siswa. Dengan memahami kemampuan awal siswa ini guru dapat membantu siswa memperlancar proses pe,mbelajaran yang dilkukan dan memperkecil peluang kesulitan yang dihadapi siswa. Adakalanya satu materi tertentu memerlukan prasarat pengetahuan sebelumnya. Jika pengetahuan prasyarat ini belum dikuasi dan guru sudah melanjutkan pada materi berikutnya bisa dipastikan bahwa siswa akan kesultan mengikuti pelajaran. Hal ini bisa dideteksi melalui perilaku siswa. Siswa yang tidak dapat mengikuti materi yangs edang dibahas oleh guru cenderung berperilaku "menyimpang" seperti: melamun, menulis atau menggambar yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran, berbicara sendiri atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak terkait dengan isi pembelajaran.
4. Penggunaan papan tulis yang kurang tepat
pada umumnya guru langsung memulai pelajaran tanpa menuliskan Pokok persoalan yang akan dibahas dan tujuan pembelajarannya. Penulisan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran ini bergna sebagai kontrol bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tidak keluar dari jalur. Kecenderungan lainnya adalah penggunaan papan tulis yang kaacau. Siswa tidak tahu apa sebenarnya yang dibahas, dan untuk apa hal itu dibahas. Guru terlalu sibuk menulis dan membuat ilustrasi di papan tulis yang kadang-kadang sulit ditangkap siswa dan tidak disimpulkan.
5. Tidak melaksanakan evaluasi
Dengan alasan kekurangan waktu seringkali guru tidak melaksanakan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertguna bagi guru untuk mengetahui seberapa besar keefektifan pembelajaran yang dilakukannya. Dengan melakukan evaluasi pada setiap akhir kegiatan /bahasan akan bisa mendeteksi siswa mana yang masih kesulitas dan pada bagian apa siswa merasa sulit. Hal ini akan sangat berguna bagi guru dalam membantu siswa
Apabila 5 macam kelemahan guru ini dapat diperbaiki, maka peoses pembelajaran akan menjadi lebih bermutu dan muaranya nanti pada hasil belajar yang lebih baik. Perubahan pada kelima kelemahan tersebut tidak memerlukan biaya. Yang diperlukan hanyalah kesadaran diri untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Kepala sekolah dapat berperan dalam perbaikan proses pembelajaran ini dengan cara lebih sering melaksanakan supervisi kunjungan kelas.
Dari pengamatan penulis terhadap kegiatan pembelajaran di kelas dapat dikemukakan beberapa kelemahan antara lain :
1. Guru tidak menggunakan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran
RPP adalah skenario pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Dalam dokumen tersebut tidak hanya berisi kompetensi apa yang akan dicapai tetapi juga memuat secara rinci berapa lama waktu tatap muka dilakukan. Bahkan dirinci pula berapa menit kegiatan awal untuk melaksanakan kegiatan rutin, apersepsi dan penjajagan untuk mengenal bekal awal siswa. Waktu yang digunakan untuk kegiatan inti, dan rincian waktu untuk kegiatan akhir.
Dalam RPP juga tercantum secara jelas alat bantu mengajar apa yang diperlukan dan sumber belajar apa yang digunakan. Demikian pula di dalam RPP juga telah dicantumkan rencana kegiatan penilaian yang merupakan upaya untuk mendapatkan umpan balik keberhasilan guru dalam mengajar.
Kenyataannya RPP tidak difungsikan, bahkan ada guru yang mengajar tanpa bertpedoman pada RPP. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak terarah.
2. Guru tidak mempersiapkan alat bantu mengajar.
Alat bantu mengajar sangat diperlukan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran, sehingga siswa mengetahui secara nyata melalui benda-benda yang nyata. Dengan alat bantu ini pengetahuan tidak hanya berupa verbal, dan bisa mengatasi kesenjangan komunikasi guru dengan siswa.
Kenyataannya guru tidak membawa alat bantu mengajar sehingga yang dilakukan hanyalah ceramah-dan ceramah saja.
3. Guru kurang memperhatikan kemampuan awal siswa.
Pengetahuan ten tang kemampuan awal siswa diperlukan oleh guru untuk menetapkan strategi mengajar, bahkan untuk mengajukan pertanyaanpun diperlukan pemahaman tentang kemampuan awal siswa. Dengan memahami kemampuan awal siswa ini guru dapat membantu siswa memperlancar proses pe,mbelajaran yang dilkukan dan memperkecil peluang kesulitan yang dihadapi siswa. Adakalanya satu materi tertentu memerlukan prasarat pengetahuan sebelumnya. Jika pengetahuan prasyarat ini belum dikuasi dan guru sudah melanjutkan pada materi berikutnya bisa dipastikan bahwa siswa akan kesultan mengikuti pelajaran. Hal ini bisa dideteksi melalui perilaku siswa. Siswa yang tidak dapat mengikuti materi yangs edang dibahas oleh guru cenderung berperilaku "menyimpang" seperti: melamun, menulis atau menggambar yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran, berbicara sendiri atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak terkait dengan isi pembelajaran.
4. Penggunaan papan tulis yang kurang tepat
pada umumnya guru langsung memulai pelajaran tanpa menuliskan Pokok persoalan yang akan dibahas dan tujuan pembelajarannya. Penulisan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran ini bergna sebagai kontrol bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tidak keluar dari jalur. Kecenderungan lainnya adalah penggunaan papan tulis yang kaacau. Siswa tidak tahu apa sebenarnya yang dibahas, dan untuk apa hal itu dibahas. Guru terlalu sibuk menulis dan membuat ilustrasi di papan tulis yang kadang-kadang sulit ditangkap siswa dan tidak disimpulkan.
5. Tidak melaksanakan evaluasi
Dengan alasan kekurangan waktu seringkali guru tidak melaksanakan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertguna bagi guru untuk mengetahui seberapa besar keefektifan pembelajaran yang dilakukannya. Dengan melakukan evaluasi pada setiap akhir kegiatan /bahasan akan bisa mendeteksi siswa mana yang masih kesulitas dan pada bagian apa siswa merasa sulit. Hal ini akan sangat berguna bagi guru dalam membantu siswa
Apabila 5 macam kelemahan guru ini dapat diperbaiki, maka peoses pembelajaran akan menjadi lebih bermutu dan muaranya nanti pada hasil belajar yang lebih baik. Perubahan pada kelima kelemahan tersebut tidak memerlukan biaya. Yang diperlukan hanyalah kesadaran diri untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Kepala sekolah dapat berperan dalam perbaikan proses pembelajaran ini dengan cara lebih sering melaksanakan supervisi kunjungan kelas.
Beberapa Kelemahan Guru Dalam KBM
Tulisan ini bukan merupakan kesimpulan atas kinerja guru secara umum, tetapi hanyalah merupakan temuan penulis selama melaksanakan supervisi kunjungan kelas pada beberapa sekolah yang menjadi binaan penulis ditambah dengan pengamatan penulis pada saat mengikuti kegiatan lesson study MGMP Bahasa Inggris beberapa waktu yang lalu. Sengaja diberi judul demikian karena yang akan dipaparkan adalah kelemahan-kelemahan yang nyata ditemukan penulis. Hal ini dimaksudkan agar bisa menjadi input bagi para guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajarannya.
Dari pengamatan penulis terhadap kegiatan pembelajaran di kelas dapat dikemukakan beberapa kelemahan antara lain :
1. Guru tidak menggunakan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran
RPP adalah skenario pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Dalam dokumen tersebut tidak hanya berisi kompetensi apa yang akan dicapai tetapi juga memuat secara rinci berapa lama waktu tatap muka dilakukan. Bahkan dirinci pula berapa menit kegiatan awal untuk melaksanakan kegiatan rutin, apersepsi dan penjajagan untuk mengenal bekal awal siswa. Waktu yang digunakan untuk kegiatan inti, dan rincian waktu untuk kegiatan akhir.
Dalam RPP juga tercantum secara jelas alat bantu mengajar apa yang diperlukan dan sumber belajar apa yang digunakan. Demikian pula di dalam RPP juga telah dicantumkan rencana kegiatan penilaian yang merupakan upaya untuk mendapatkan umpan balik keberhasilan guru dalam mengajar.
Kenyataannya RPP tidak difungsikan, bahkan ada guru yang mengajar tanpa bertpedoman pada RPP. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak terarah.
2. Guru tidak mempersiapkan alat bantu mengajar.
Alat bantu mengajar sangat diperlukan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran, sehingga siswa mengetahui secara nyata melalui benda-benda yang nyata. Dengan alat bantu ini pengetahuan tidak hanya berupa verbal, dan bisa mengatasi kesenjangan komunikasi guru dengan siswa.
Kenyataannya guru tidak membawa alat bantu mengajar sehingga yang dilakukan hanyalah ceramah-dan ceramah saja.
3. Guru kurang memperhatikan kemampuan awal siswa.
Pengetahuan ten tang kemampuan awal siswa diperlukan oleh guru untuk menetapkan strategi mengajar, bahkan untuk mengajukan pertanyaanpun diperlukan pemahaman tentang kemampuan awal siswa. Dengan memahami kemampuan awal siswa ini guru dapat membantu siswa memperlancar proses pe,mbelajaran yang dilkukan dan memperkecil peluang kesulitan yang dihadapi siswa. Adakalanya satu materi tertentu memerlukan prasarat pengetahuan sebelumnya. Jika pengetahuan prasyarat ini belum dikuasi dan guru sudah melanjutkan pada materi berikutnya bisa dipastikan bahwa siswa akan kesultan mengikuti pelajaran. Hal ini bisa dideteksi melalui perilaku siswa. Siswa yang tidak dapat mengikuti materi yangs edang dibahas oleh guru cenderung berperilaku "menyimpang" seperti: melamun, menulis atau menggambar yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran, berbicara sendiri atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak terkait dengan isi pembelajaran.
4. Penggunaan papan tulis yang kurang tepat
pada umumnya guru langsung memulai pelajaran tanpa menuliskan Pokok persoalan yang akan dibahas dan tujuan pembelajarannya. Penulisan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran ini bergna sebagai kontrol bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tidak keluar dari jalur. Kecenderungan lainnya adalah penggunaan papan tulis yang kaacau. Siswa tidak tahu apa sebenarnya yang dibahas, dan untuk apa hal itu dibahas. Guru terlalu sibuk menulis dan membuat ilustrasi di papan tulis yang kadang-kadang sulit ditangkap siswa dan tidak disimpulkan.
5. Tidak melaksanakan evaluasi
Dengan alasan kekurangan waktu seringkali guru tidak melaksanakan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertguna bagi guru untuk mengetahui seberapa besar keefektifan pembelajaran yang dilakukannya. Dengan melakukan evaluasi pada setiap akhir kegiatan /bahasan akan bisa mendeteksi siswa mana yang masih kesulitas dan pada bagian apa siswa merasa sulit. Hal ini akan sangat berguna bagi guru dalam membantu siswa
Apabila 5 macam kelemahan guru ini dapat diperbaiki, maka peoses pembelajaran akan menjadi lebih bermutu dan muaranya nanti pada hasil belajar yang lebih baik. Perubahan pada kelima kelemahan tersebut tidak memerlukan biaya. Yang diperlukan hanyalah kesadaran diri untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Kepala sekolah dapat berperan dalam perbaikan proses pembelajaran ini dengan cara lebih sering melaksanakan supervisi kunjungan kelas.
Dari pengamatan penulis terhadap kegiatan pembelajaran di kelas dapat dikemukakan beberapa kelemahan antara lain :
1. Guru tidak menggunakan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran
RPP adalah skenario pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Dalam dokumen tersebut tidak hanya berisi kompetensi apa yang akan dicapai tetapi juga memuat secara rinci berapa lama waktu tatap muka dilakukan. Bahkan dirinci pula berapa menit kegiatan awal untuk melaksanakan kegiatan rutin, apersepsi dan penjajagan untuk mengenal bekal awal siswa. Waktu yang digunakan untuk kegiatan inti, dan rincian waktu untuk kegiatan akhir.
Dalam RPP juga tercantum secara jelas alat bantu mengajar apa yang diperlukan dan sumber belajar apa yang digunakan. Demikian pula di dalam RPP juga telah dicantumkan rencana kegiatan penilaian yang merupakan upaya untuk mendapatkan umpan balik keberhasilan guru dalam mengajar.
Kenyataannya RPP tidak difungsikan, bahkan ada guru yang mengajar tanpa bertpedoman pada RPP. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak terarah.
2. Guru tidak mempersiapkan alat bantu mengajar.
Alat bantu mengajar sangat diperlukan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran, sehingga siswa mengetahui secara nyata melalui benda-benda yang nyata. Dengan alat bantu ini pengetahuan tidak hanya berupa verbal, dan bisa mengatasi kesenjangan komunikasi guru dengan siswa.
Kenyataannya guru tidak membawa alat bantu mengajar sehingga yang dilakukan hanyalah ceramah-dan ceramah saja.
3. Guru kurang memperhatikan kemampuan awal siswa.
Pengetahuan ten tang kemampuan awal siswa diperlukan oleh guru untuk menetapkan strategi mengajar, bahkan untuk mengajukan pertanyaanpun diperlukan pemahaman tentang kemampuan awal siswa. Dengan memahami kemampuan awal siswa ini guru dapat membantu siswa memperlancar proses pe,mbelajaran yang dilkukan dan memperkecil peluang kesulitan yang dihadapi siswa. Adakalanya satu materi tertentu memerlukan prasarat pengetahuan sebelumnya. Jika pengetahuan prasyarat ini belum dikuasi dan guru sudah melanjutkan pada materi berikutnya bisa dipastikan bahwa siswa akan kesultan mengikuti pelajaran. Hal ini bisa dideteksi melalui perilaku siswa. Siswa yang tidak dapat mengikuti materi yangs edang dibahas oleh guru cenderung berperilaku "menyimpang" seperti: melamun, menulis atau menggambar yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran, berbicara sendiri atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak terkait dengan isi pembelajaran.
4. Penggunaan papan tulis yang kurang tepat
pada umumnya guru langsung memulai pelajaran tanpa menuliskan Pokok persoalan yang akan dibahas dan tujuan pembelajarannya. Penulisan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran ini bergna sebagai kontrol bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tidak keluar dari jalur. Kecenderungan lainnya adalah penggunaan papan tulis yang kaacau. Siswa tidak tahu apa sebenarnya yang dibahas, dan untuk apa hal itu dibahas. Guru terlalu sibuk menulis dan membuat ilustrasi di papan tulis yang kadang-kadang sulit ditangkap siswa dan tidak disimpulkan.
5. Tidak melaksanakan evaluasi
Dengan alasan kekurangan waktu seringkali guru tidak melaksanakan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertguna bagi guru untuk mengetahui seberapa besar keefektifan pembelajaran yang dilakukannya. Dengan melakukan evaluasi pada setiap akhir kegiatan /bahasan akan bisa mendeteksi siswa mana yang masih kesulitas dan pada bagian apa siswa merasa sulit. Hal ini akan sangat berguna bagi guru dalam membantu siswa
Apabila 5 macam kelemahan guru ini dapat diperbaiki, maka peoses pembelajaran akan menjadi lebih bermutu dan muaranya nanti pada hasil belajar yang lebih baik. Perubahan pada kelima kelemahan tersebut tidak memerlukan biaya. Yang diperlukan hanyalah kesadaran diri untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Kepala sekolah dapat berperan dalam perbaikan proses pembelajaran ini dengan cara lebih sering melaksanakan supervisi kunjungan kelas.
Minggu, 25 November 2007
Kendal Juara II Tuntas Madya Lomba Wajar Dikdas Tingkat Propinsi Jawa Tengah
Kabupaten Kendal pada tahun 2007 berhasil menorehkan prestasi di Tingkat Propinsi sebagai Juara II Lomba Wajar Dikdas. Dengan APK 85,75 Kabupaten Kendal berhasil mengungguli Kabupaten 11 Kabupaten lain dalam pelaksanaan Wajar Dikdas.
Dalam lomba ini selain peningkatan angka partisipasi kasar (APK) yang termasuk unsur penilaian adalah manajemen wajar dikdas antara lain adalah : komitmen pemda dalam pelaksanaan wajar dikdas, upaya-upaya yang dilakukan oleh tim koordinasi serta bentuk-bentuk sosialisasi dalam rangka mensukseskan wajar dikdas.
dalam lomba ini keluar sebagai juara I adalah kabupaten Banjarnegara, disusul jauar II Kabupaten Kendal dan juara III kabupaten Pekalongan.
Penerimaan piala dan piagam dilaksanakan di Hotel Beringin Salatiga oleh Waklil Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah. Selain piala dan piagam juga diberikan hadiah berupa uang pembinaan masing-masing Rp. 30 juta untuk juaran I, 25 juta untuk juara II dan juara III mendapatkan 20 juta.
Dalam lomba ini selain peningkatan angka partisipasi kasar (APK) yang termasuk unsur penilaian adalah manajemen wajar dikdas antara lain adalah : komitmen pemda dalam pelaksanaan wajar dikdas, upaya-upaya yang dilakukan oleh tim koordinasi serta bentuk-bentuk sosialisasi dalam rangka mensukseskan wajar dikdas.
dalam lomba ini keluar sebagai juara I adalah kabupaten Banjarnegara, disusul jauar II Kabupaten Kendal dan juara III kabupaten Pekalongan.
Penerimaan piala dan piagam dilaksanakan di Hotel Beringin Salatiga oleh Waklil Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah. Selain piala dan piagam juga diberikan hadiah berupa uang pembinaan masing-masing Rp. 30 juta untuk juaran I, 25 juta untuk juara II dan juara III mendapatkan 20 juta.
Langganan:
Postingan (Atom)