POS UJIAN SEKOLAH th 2009

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2008/2009 Pasal 16, BSNP menetapkan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2008/2009. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, BSNP bersama Direktorat terkait di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama telah menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2008/2009.
Silahkan download di :http://datadik.com/POSUS.pdf atau di http://pdkjateng.go.id/
Atau hubungi Bidang Dikmen Dinas Dikpora Kendal.

Meningkatkan Mutu Pendidikan Tanpa Tambah Biaya dan Sarana, Mungkinkah?

Barangkali ini pertanyaan yang sering didengar, dan rasanya masuk akal juga. Mana mungkin bisa meningkatkan mutu tanpa tambah biaya dan tanpa tambah sarana. Bukankah jerbasuki mawa bea (setiap keinginan memerlukan beaya) kata orang jawa. Saya pun sependapat dengan pepatah tersebut. Hanya bedanya saya punya tafsiran yang lain tentang beaya. Beaya tidak harus dalam wujud dana. Beaya adalah diartikan sebagai harga yang harus dibayar sebagai akibat timbulnya keinginan. Tetapi bayarnya tidak harus dalam bentuk uang.
Saya mencoba membuat contoh sebagai berikut. Kalau suatu sekolah merencanakan peningkatan rata-rata Nilai Ujian Nasional katakanlah dengan mematok target kenaikan 0,2 dari rata-rata nilai pada tahun sebelumnya. Dengan asumsi anggaran tahun ini tidak ada peningkatan, dan tidak ada sarana tambahan apapun apakah ini bisa dicapai?
Jika asumsi yang kita pakai bahwa setiap keinginan harus memerlukan beaya yang berupa dana maka keinginan diatas jelas tidak dapat diwujudkan. Tetapi jika persepsi beaya buka dalam bentuk uang dan sarana maka target peningakatan mutu yang diindikasikan dengan kenaikan rata-rata Nilai Ujian Nasional tersebut dapat diupayakan dicapai. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana caranya?
Jawaban pertanyaan ini yang paling penting. Jadi kita harus mencari cara bagaimana bisa meningkatkan mutu tanpa harus bertambah beaya (dana) dan sarana. Demikian juga keinginan-keinginan yang lain misalnya bagaimana meningkatkan prestasi siswa dalam berbagai lomba atau prestasi sekolah tanpa tambah beaya dan sarana?

Ada yang punya ide? Silahkan ditanggapi!!

Pendidikan Gratis, Siapa Takut

Malam ini saya dapat pesan singkat dari pak Tadi salah satu kepala SMP yang sejak memegang jabatan pertamanya sudah mulai menerapkan sekolah gratis. Isi pesannya pemberitahuan kalau di TV One ada dialognya Mendiknas tentang BOS tahun 2009. maka langsung saya terpaksa menyalahi kesepakatan keluarga yang sudah menjadi konsensus bersama untuk tidak menyalakan TV selain hari libur. Biar dampaknya bagus untuk anak sebelum menyalakan TV harus seijin istri, anak dan keponakan dengan memberikan alasan tentang pentingnya acara ini.Ternyata benar di TV pak Mendiknas menyampaikan kebijakan BOS tahun 2009. Yang intinya bahwa pada tahun 2009 seiring dengan kenaikan anggaran pendidikan yang telah mencapai 20 % maka pendidikan dasar diberlakukan gratis khusus untuk sekolah negeri yang bukan RSBI atau SBI. Bahkan Mendiknas menghimbau kepada Bupati dan walikota untuk menyangsi sekolah yang masih menarik biaya operasional kepada orang tua murid. Ditegaskan oleh Mendiknas jika dengan diberlakukannya pendidikan gratis tersebut masih memungkinkan adanya sumbangan sukarela dari orang tua tetapi besaran, dan waktu penyerahannya tidak boleh ditentukan oleh sekolah.Bagaimana ya realisasinya di lapangan? Yang jelas jika pertanyaan ini diberikan pada pak Tadi kepala SMP 2 Plantungan, pak Arif kepala SMP3 Singorojo atau pak Asikin kepala SMP 4 Singorojo jawabnya barangkali sama : SIAPA TAKUT!

Software Gratis Moodle, Portal E-Learning

Kamis, 31 Juli 2008 00:51 WIB
Amir Sodikin
Seorang guru sebuah sekolah menengah di Jakarta mengeluhkan adanya biaya pembuatan portal website untuk kepentingan sekolahnya. Nilai proyek pembuatan website dan biaya sewa server untuk hosting (tempat meletakkan file di website) itu mencapai jutaan rupiah per bulan. Biaya itu sebenarnya bisa dipangkas jika mereka mengetahui banyak software gratis yang siap digunakan.
Di dunia internet, banyak manusia super baik hati yang mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan sosial. Mereka bekerja siang malam selama bertahun-tahun untuk menghasilkan perangkat lunak gratis. Dalam konteks ini, manusia-manusia seperti itu jauh lebih baik hatinya dibanding institusi pemerintahan kita.
Salah satunya adalah Martin Dougiamas, pendiri software e-learning (electronic learning, pembelajaran elektronik berbasis website) bernama Moodle yang beberapa hari lalu memenangi penghargaan The Best Education Enabler pada ajang ”2008 Google-O’Reilly Open Source Awards”. Dougiamas membuat Moodle hanya untuk hobi, walaupun di akhir kisah, dia juga menjadikan hobi itu sebagai tesis untuk mendapatkan gelar PhD dari Curtin University of Technology di Perth, Australia.
Dedikasi, inovasi, dan kontribusi untuk open source dari software Moodle memang fenomenal. Moodle hingga kini masih memimpin sebagai software gratis untuk membangun website komunitas yang mendukung proses pembelajaran berbasis website.
Moodle mencitpakan genre baru di bidang kategori software, yaitu Course Management System (CMS). CMS biasanya singkatan dari Content Management System, software sejenis tetapi lebih fokus pada isi berita.
Prinsip pedagogi dipegang teguh Moodle karena membantu pendidik menciptakan komunitas pendidikan online. Software ini bisa digunakan guru atau institusi pendidikan. Juga potensial digunakan perseorangan untuk membangun kursus online.
Hingga Januari 2008, jumlah website yang menggunakan Moodle tercatat 38.896 website (yang resmi terdaftar) dan digunakan 16.927.590 pengguna dengan jumlah materi 1.713.438 buah.
Instalasi Moodle
Huruf ”M” pada Moodle berarti Martin, nama pendirinya. Namun, Moodle secara resmi merupakan singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, tempat belajar dinamis menggunakan model berorientasi obyek.
Program ini bisa diunduh dari www.moodle.org. Dibutuhkan ruangan hosting (untuk menempatkan file di website) minimal 59,34 MB. Server harus mendukung Apache, PHP, dan database MySQL atau PostgreSQL.
Instalasi termasuk mudah dan bisa dilakukan seorang pemula. Untuk hosting yang memiliki Fantastico, proses instalasi makin mudah karena bisa dilakukan instan lewat Fantastico.
Dengan Moodle, guru memiliki kontrol penuh terhadap aktivitas belajar, mulai membuat materi, penugasan, menentukan siapa yang berhak mengikuti, survei, jurnal, kuis, chatting, workshop, forum diskusi, mengirim e-mail kepada murid, dan masih banyak lagi.
Dari sisi tampilan, Moodle tampak biasa saja, tetapi sistem yang tertanam di dalamnya terbilang canggih. Bukan hal mengherankan jika Moodle memang yang terbaik di kelasnya.
Moodle Indonesia
Masih sedikit lembaga pendidikan Indonesia yang memanfaatkan Moodle. Kemungkinan terjadi karena banyak pembuatan website di dunia pendidikan lebih berbasis proyek dan dikerjakan oleh developer berbayar mahal.
Daftar website yang menggunakan Moodle bisa dilihat di http://moodle.org/sites/index.php?country=ID. Tercatat ada 285 website, mulai dari website milik perusahaan, universitas, sekolah, lembaga pendidikan nonformal, hingga situs pribadi.
Perusahaan yang memanfaatkan Moodle, misalnya, Garuda Indonesia e-Learning dengan alamat http://training.garuda-indonesia.com/mynts. Lion Air dengan alamat http://ltc.lionair.co.id. Cek juga e-learning milik PT WIKA di http://e-learning.wikarealty.co.id.
Untuk kategori universitas ada FMIPA Universitas Gadjah Mada, http://kuantum.mipa.ugm.ac.id. Beberapa lembaga di bawah Institut Teknologi Bandung (ITB) juga menggunakan Moodle, misalnya http://kuliah.itb.ac.id.
Dalam diskusi di www.moodle.org, beberapa di antaranya datang dari Indonesia, mengungkap kendala penggunaan e-learning. Apa yang diungkapkan Yudi Wibisono pada tahun 2005 tampaknya masih aktual hingga sekarang.
”Saya merasa hal yang paling sulit adalah meyakinkan jurusan atau fakultas dan dosen lain mengenai masa depan e-learning ini. Harus sabar dan terus-menerus beriklan. Beberapa dosen juga mengalami kesulitan dan takut menggunakan Moodle. Pemberian dokumen petunjuk penggunaan bagi dosen mungkin bisa membantu,” katanya.
Pengguna lain, Yuyun Somantri lewat forum Moodle, menyampaikan keputusasaannya, ”Sulit sekali meyakinkan atasan dan teman-teman. Dari 76 orang guru, dua guru TIK dan saya guru Matematika, jelas kalah suara. Sebanyak 73 guru plus satu Kepala Sekolah bilang, ’Untuk apa (e-learning)? Tidak akan efektif, yang ujungnya ke masalah biaya hosting, kelihatannya tidak mendatangkan keuntungan malah menambah beban,” katanya.
Banyak institusi pendidikan yang tak memanfaatkan e-learning untuk memperkaya pengalaman belajar. Beberapa institusi sudah menggunakannya, tetapi lebih ke gengsi sekolah daripada mengejar efektivitas.
Padahal, dalam pandangan Martin Dougiamas, pendiri software Moodle, Moodle akan merevitalisasi cara belajar top-down (dari atas ke bawah) menjadi proses pembelajaran yang partisipatif. Beberapa resum singkat tulisan dia bisa dilihat di situs pribadinya, www.dougiamas.com.
Moodle memaksa sekolah untuk menerapkan sistem pendidikan yang menghargai pemikiran murid. Murid tidak lagi dianggap sebagai ”gelas kosong”, karena itu para murid boleh mengomentari materi atau modul, bahkan bisa mengirim tulisan sebagai bahan pembelajaran. Proses belajar bisa datang dari siapa pun terutama dari anggota komunitas, termasuk dari seorang murid. Siapkah? (sumber : Kompas)

KRITERIA SEKOLAH BERKWALITAS

Kondisi sosial dan politik Indonesia dalam 10 tahun terakhir pascareformasi digulirkan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Tingkat pengangguran terus meningkat hingga mencapai 42 juta jiwa. Gejolak sosial yang ditandai dengan berbagai kerusuhan masih terjadi. Begitu juga pertumbuhan ekonomi stagnan dan tak memiliki daya saing yang cukup di pasar bebas. Salah satu keberhasilan pembangunan yang mungkin pantas untuk dirayakan oleh rakyat Indonesia adalah berkembangnya kehidupan demokrasi secara terbuka bahkan cenderung melampaui batas-batas demokrasi itu sendiri. A Nation at Risk, mungkin inilah ungkapan kecemasan yang perlu dipikirkan bersama solusinya. Tanda-tanda kebangkrutan suatu negara sebenarnya dapat dengan mudah dideteksi dari kondisi sistem pendidikan nasional yang dijalankannya. Banyak sekali hasil studi yang menyebutkan bahwa jika kondisi ekonomi sebuah negara memburuk, itu pasti berkorelasi positif terhadap kondisi sekolah. Sebaliknya, jika stabilitas ekonomi mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, dapat dipastikan bahwa sistem pendidikan negara tersebut berfungsi dengan baik. Dengan demikian kualitas sekolah memiliki pengaruh yang jelas terhadap kemampuan daya beli masyarakat, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Para ahli ekonomi telah memberi perhatian sangat serius kepada efek human capital terhadap berbagai hasil ekonomi. Investasi di bidang keterampilan yang diselenggarakan melalui pendidikan akan selalu relevan dengan pasar tenaga kerja jika sistem pendidikan suatu negara memiliki ketersambungan dengan pasar dan dunia industri. Artinya, investasi sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan tolok ukur sederhana untuk melihat sejauh mana relevansi sekolah dan dunia usaha bersinergi, sekaligus untuk mengukur sejauh mana sebuah sekolah itu memiliki ciri dan kriteria berkualitas. Seperti telah sering kita baca dalam beberapa artikel di rubrik pendidikan ini dalam dua bulan terakhir, kondisi pendidikan atau situasi persekolahan saat ini mengalami banyak sekali tekanan dari berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, sekolah belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi kelemahan mendasar seperti efektivitas manajemen dan relasi sekolah-masyarakat. Sedangkan secara eksternal, meskipun telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam praktiknya masih terdapat kesalahan mendasar dalam menafsir masalah otonomi pendidikan, sistem pengujian hingga kebijakan pengembangan kurikulum yang selalu membuat pelaksana pendidikan bertambah bingung. Padahal menurut penelitian Elmore dan Fuhrman (2001), sebuah proses pendidikan akan baik dan berkualitas jika masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab internal sekolah mendapatkan prioritas terlebih dahulu untuk diselesaikan. Lima kriteria sekolah berkualitas Dalam dunia industri pada abad ke-19, sistem pendidikan yang dirancang dalam satu ukuran untuk semua (one-size-fits-all) cukup membantu mengurangi pelecehan terhadap tenaga kerja anak dan membawa kesempatan bagi dunia luas. Pada tahun 1950-an, banyak orang mampu mendapatkan pekerjaan layak dengan kemampuan yang terbatas. Tapi keadaan berubah dengan dramatis. Pekerjaan menuntut latar belakang pendidikan yang tinggi. Dalam waktu yang bersamaan, sekolah dituntut untuk mengikuti perkembangan semacam itu dan juga perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan dalam struktur keluarga, perubahan tren dalam kebudayaan populer dan pertelevisian, konsumerisme, kemiskinan, kekerasan, pelecehan anak, kehamilan pada masa remaja, dan perubahan sosial yang terus-menerus. Di lain pihak, sekolah juga mengalami tekanan terus-menerus untuk menekan laju perubahan, untuk lebih konservatif, untuk tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan tidak meninggalkannya. Belakangan ini, sejalan dengan makin besarnya tantangan yang harus dihadapi lembaga pendidikan, muncul sejumlah usaha untuk memperbarui konsep atau gagasan tentang apa yang disebut sebagai sekolah berkualitas. Salah satu konsep terkemuka dalam hal ini adalah lima prinsip pendidikan yang ditawarkan Peter Senge dalam The School That’s Learn (2003). Dirumuskan dalam rangka mengimbangi arus globalisasi yang meluas di bidang pendidikan, lima prinsip pendidikan ini menekankan pentingnya melihat sekolah dan atau proses pembelajaran sebagai suatu institusi pendidikan semacam perusahaan yang memerlukan kerja kelompok dan menuntut keahlian tertentu. Seperti kita ketahui bersama, ada beberapa keahlian yang dapat dimiliki seseorang dalam mengelola pendidikan seperti, bertindak dengan otonomi yang lebih luas, berani mengambil kesimpulan, memimpin juga dipimpin, mempertanyakan masalah yang sulit dengan sikap yang baik, dan menerima kekalahan sehingga mampu membangun kemampuan untuk keberhasilan di masa mendatang. Semua itu adalah sikap yang dibutuhkan dalam organisasi pembelajaran dan masyarakat. Kemampuan menyinergikan lima prinsip disiplin kolektif menurut Peter Senge ini dimaksudkan untuk meraih keahlian-keahlian yang akan dapat membantu setiap sekolah di Indonesia menghadapi tekanan dan dilema dalam mengelola pendidikannya. Secara ringkas kelima disiplin kolektif tersebut sebagai berikut. Pertama, penguasaan diri (personal mastery), merupakan praktik mengartikulasikan gambaran koheren dari pandangan para pribadi yang terlibat dalam setiap sekolah, hasil yang paling ingin kita dapatkan dalam hidup, di samping pengamatan nyata dari kehidupan sehari-hari. Ketika terakumulasi, ini bisa menghasilkan keinginan alami yang dapat meningkatkan kapasitas dalam membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dan menerima hasil lebih dari yang dipilih secara berkelompok. Setiap pengelola sekolah harus berlaku jujur dalam mengemukakan kelemahan dan kelebihan situasi terkini sekolahnya dan mendukung setiap aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari anak didik. Kedua, keberanian setiap pengelola sekolah untuk berbagi pandangan (shared vision), sebuah disiplin kolektif yang menekankan perhatian pada tujuan bersama. Sekelompok orang dengan tujuan yang sama dapat belajar untuk mempertahankan komitmen dalam suatu kelompok atau organisasi dengan mengembangkan pandangan yang sama tentang masa depan yang ingin dicapai, prinsip-prinsip serta guiding practices yang mereka ciptakan bersama. Disiplin kolektif ketiga yang menjadi perhatian Peter Senge adalah pembentukan mental (mental models), sebuah disiplin yang ingin menekankan sikap pengembangan kepekaan dan persepsi, baik dalam diri sendiri atau orang sekitarnya. Bekerja dengan membentuk mental ini dapat membantu kita untuk lebih jelas dan jujur dalam memandang kenyataan terkini. Karena pembentukan mental dalam pendidikan sering kali tidak dapat didiskusikan, dan tersembunyi, maka kritik yang harus diperhatikan oleh sekolah yang belajar adalah bagaimana kita mampu mengembangkan kapasitas untuk berbicara secara produktif dan aman tentang hal-hal yang berbahaya dan tidak nyaman. Selain itu, pengelola sekolah juga harus senantiasa aktif memikirkan asumsi-asumsi tentang apa yang terjadi dalam kelas, tingkat perkembangan siswa, dan lingkungan rumah siswa. Keempat, bentuklah kelompok belajar (team learning), sebuah disiplin dalam interaksi kelompok. Melalui teknik-teknik seperti dialog dan skillful discussion, sekelompok kecil orang dapat mentransformasikan pikiran kolektif mereka, belajar memobilisasi energi dan kegiatan mereka untuk mencapai tujuan bersama dan mengembangkan kepandaian dan kemampuan mereka lebih besar ketimbang jika bakat anggota kelompok digabungkan. Kelompok belajar dapat dikembangkan dalam kelas, antara guru dan orang tua murid, antaranggota komunitas, dan dalam kelompok utama yang mengejar perubahan sukses dalam sekolah. Adapun yang terakhir adalah disiplin kolektif tentang sistem berpikir (systems thinking). Dalam disiplin ini kita belajar memahami ketergantungan dan perubahan, sehingga kita dapat menghadapi dengan lebih aktif tekanan yang membentuk konsekuensi dari sebuah tindakan. Peralatan dan teknik yang digunakan dalam melatih sistem berpikir ini seperti diagram stock and flow, dan berbagai simulasi yang membantu siswa untuk memahami lebih dalam dari apa yang dipelajari. Dengan dasar kelima disiplin kolektif di atas, setiap sekolah berkesempatan melakukan sebuah 'uji-coba' terapan terhadap lima prinsip dasar di atas bagi sebuah pengembangan institusi pendidikan (sekolah) yang mengutamakan pengembangan dan penjaminan mutu (quality assurance). Oleh Ahmad Baedowi, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta (sumber : Media Indonesia)

MENAKAR KOMITMEN MUTU SEKOLAH

Kalau anda kebetulan datang di suatu sekolah atau bertemu kepala sekolah untuk mencarikan sekolah anak maka anda perlu menyimak tulisan ini. Mengapa ini penting karena kalau anda salah memilihkan sekolah anak anda maka itu artinya tidak saja anda harus siap kecewa terhadap layanan sekolah tetapi berarti anda juga telah mempertaruhkan masa depan anak anda di jalan yang salah.
Meskipun saat ini ada pengelompokan sekolah : ada sekolah standar, ada sekolah kategori mandiri, ada sekolah berstandar nasional

Pemberdayaan Sekolah Swasta Untuk Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun

Wajib belajar 12 Tahun? Apa tidak terlalu ambisius? Lalu bagaimana pembiayannya? Butuh dana berapa? Ini adalah sederetan pertanyaan yang rasional dan wajar. Karena sebagus apapun sebuah program tentu harus tetap berpijak pada kenyataan : kemampuan finansial, ketersediaan sumber daya dan fisibilitas program itu.
Kita ketahui bersama bahwa pada tahun ini secara statistik Kabupaten Kendal telah mencapai tuntas paripurna dengan APK mencapai 101, 55. Pengakuan pemerintahpun sudah kita peroleh dengan diterimanya penghargaan Widya Krama oleh Wakil Bupati Kendal pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional di Surabaya pertengahan bulan ini. Meskipun harus kita sadari bahwa menurut data BKKBN di kabupaten Kendal masih terdapat 9010 anak usia 7-15 tahun yang belum atau tidak bersekolah. Langkah-langkah konkrit untuk ''menyekolahkan" 9010 anak usia 7 -15 telah dilakukan secara terintegrasi oleh Tim Koordinasi Wajar Dikdas dan Forum PUS Kab.Kendal sehingga pada hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2008/2009 tanggal 15 Juli nanti kita bisa berteriak horee karena benar-benar telah berhasil menjaring seluruh anak usia dikdas masuk ke sekolah.
Kenyataan ini barangkali yang mendasari ide perlunya program WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 12 TAHUN.
Kendala
Tentunya program ini bukan tanpa kendala. Dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang lebih dari 50.000 diperlukan lembaga pendidikan yang cukup banyak. Jika asumsi satu sekolah dapat menampung 1000 siswa maka diperlukan 50 sekolah. Meskipun saat ini di Kabupaten Kendal telah memiliki 24 SMK, 30 SMA dan 11 MA namun demikian dari 64 sekolah tersebut yang memiliki jumlah murid 1000 hanya 6 sekolah, selebihnya masih dibawah seribu siswa bahkan banyak yang muridnya kurang dari 300 siswa terutama di sekolah swasta.
Kurangnya murid pada sekolah swasta disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : kurangnya fasilitas baik ruang kelas, laboratorium, perpustakaan maupun tempat praktik untuk SMK. Kekurangan fasilitas ini berdampak pada mutu lulusan yang kemudian secara berantai berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.
Jika sekolah swasta dicukupi fasilitasnya maka dapat dipastikan mutu lulusannya akan meningkat dan itu akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Saat ini asumsi bahwa bersekolah di sekolah negeri lebih murah dibandingkan dengan swasta sebenarnya telah dipatahkan oleh bukti-bukti nyata yang bisa terbaca oleh masyarakat. Sekolah negeri ternyata tidak lebih murah dibanding sekolah swasta. Sehingga saat ini keengganan masyarakat menyekolahkan ke swasta bukan karena alasan biaya tetapi karena masalah kwalitas dan sarana. Jika sekolah swasta memiliki sarana yang memadai maka kepercayaan masyarakat akan meningkat.
Pemenuhan sarana pada sekolah swasta merupakan peluang yang baik untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang harus memenuhi fasilitas itu? Orang tua murid? atau Yayasan penyelengara pendidikan itu atau pemerintah daerah?
Jika orientasi kita pada tujuan untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun, maka sebenarnya inmtervensi pemerintah dan pemerintah daerah terhadap sekolah swasta untuk memenuhi sarana pendidikan menjadi pilihan yang murah. Dikatakan murah karena dibandingkan dengan mendirikan Unit sekolah Baru negeri biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah menjadi lebih sedikit. Sebagai perbandingan jika pemerintah daerah akan mendirikan sebuah unit sekolah baru paling tidak harus menyiapkan lahan/ membeli tanah, membangun gedung dan sarana pendidikkan lainnya, menganngkat guru dan kepala sekolah, menyediakan dana operasional rutin. Maka dana yang diserap untuk sebuah unit sekolah baru hanya untuk membangun fisiknya saja diperlukan dana minimal 2 milliard. Belum lagi gaji guru dan biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulan.
Jika alternatif yang dipilih adalah membantu sekolah swasta dengan memberikan subsidi baik itu dalam bentuk blockgrant maupun imbal swadaya untuk memenuhi kekurangan fasilitas maka dana yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya sekali. Dengan demikian maka paling tidak pemerintah sudah akan dapat menghemat biaya untuk gaji guru dan operasional rutin.
untuk mengendalikan mutu sekolah yang mendapatkan bantuan maka dibuat perjanjian tertentu yang mengikat sekolah untuk melaksanakan kewajibannya sebagai konsekwensi dari bantuan yang diberikan. Jika irtu berhasil dilaksanakan maka pemerintah bisa memberikan reward tertentu untuk lebih memajukan sekolah sementara bagi lembaga yang kurang konsekwen terhadap janji kenerjanya diberikan punishment yang mendidik dan memotivasi sekolah-sekolah swasta untuk memperbaiki kinerjanya.
Dengan cara demikian maka wajib belajar 12 tahun dapat dilaksanakan dengan biaya yang relatif murah.