Pemberdayaan Sekolah Swasta Untuk Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun

Wajib belajar 12 Tahun? Apa tidak terlalu ambisius? Lalu bagaimana pembiayannya? Butuh dana berapa? Ini adalah sederetan pertanyaan yang rasional dan wajar. Karena sebagus apapun sebuah program tentu harus tetap berpijak pada kenyataan : kemampuan finansial, ketersediaan sumber daya dan fisibilitas program itu.
Kita ketahui bersama bahwa pada tahun ini secara statistik Kabupaten Kendal telah mencapai tuntas paripurna dengan APK mencapai 101, 55. Pengakuan pemerintahpun sudah kita peroleh dengan diterimanya penghargaan Widya Krama oleh Wakil Bupati Kendal pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional di Surabaya pertengahan bulan ini. Meskipun harus kita sadari bahwa menurut data BKKBN di kabupaten Kendal masih terdapat 9010 anak usia 7-15 tahun yang belum atau tidak bersekolah. Langkah-langkah konkrit untuk ''menyekolahkan" 9010 anak usia 7 -15 telah dilakukan secara terintegrasi oleh Tim Koordinasi Wajar Dikdas dan Forum PUS Kab.Kendal sehingga pada hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2008/2009 tanggal 15 Juli nanti kita bisa berteriak horee karena benar-benar telah berhasil menjaring seluruh anak usia dikdas masuk ke sekolah.
Kenyataan ini barangkali yang mendasari ide perlunya program WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 12 TAHUN.
Kendala
Tentunya program ini bukan tanpa kendala. Dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang lebih dari 50.000 diperlukan lembaga pendidikan yang cukup banyak. Jika asumsi satu sekolah dapat menampung 1000 siswa maka diperlukan 50 sekolah. Meskipun saat ini di Kabupaten Kendal telah memiliki 24 SMK, 30 SMA dan 11 MA namun demikian dari 64 sekolah tersebut yang memiliki jumlah murid 1000 hanya 6 sekolah, selebihnya masih dibawah seribu siswa bahkan banyak yang muridnya kurang dari 300 siswa terutama di sekolah swasta.
Kurangnya murid pada sekolah swasta disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : kurangnya fasilitas baik ruang kelas, laboratorium, perpustakaan maupun tempat praktik untuk SMK. Kekurangan fasilitas ini berdampak pada mutu lulusan yang kemudian secara berantai berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.
Jika sekolah swasta dicukupi fasilitasnya maka dapat dipastikan mutu lulusannya akan meningkat dan itu akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Saat ini asumsi bahwa bersekolah di sekolah negeri lebih murah dibandingkan dengan swasta sebenarnya telah dipatahkan oleh bukti-bukti nyata yang bisa terbaca oleh masyarakat. Sekolah negeri ternyata tidak lebih murah dibanding sekolah swasta. Sehingga saat ini keengganan masyarakat menyekolahkan ke swasta bukan karena alasan biaya tetapi karena masalah kwalitas dan sarana. Jika sekolah swasta memiliki sarana yang memadai maka kepercayaan masyarakat akan meningkat.
Pemenuhan sarana pada sekolah swasta merupakan peluang yang baik untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang harus memenuhi fasilitas itu? Orang tua murid? atau Yayasan penyelengara pendidikan itu atau pemerintah daerah?
Jika orientasi kita pada tujuan untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun, maka sebenarnya inmtervensi pemerintah dan pemerintah daerah terhadap sekolah swasta untuk memenuhi sarana pendidikan menjadi pilihan yang murah. Dikatakan murah karena dibandingkan dengan mendirikan Unit sekolah Baru negeri biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah menjadi lebih sedikit. Sebagai perbandingan jika pemerintah daerah akan mendirikan sebuah unit sekolah baru paling tidak harus menyiapkan lahan/ membeli tanah, membangun gedung dan sarana pendidikkan lainnya, menganngkat guru dan kepala sekolah, menyediakan dana operasional rutin. Maka dana yang diserap untuk sebuah unit sekolah baru hanya untuk membangun fisiknya saja diperlukan dana minimal 2 milliard. Belum lagi gaji guru dan biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulan.
Jika alternatif yang dipilih adalah membantu sekolah swasta dengan memberikan subsidi baik itu dalam bentuk blockgrant maupun imbal swadaya untuk memenuhi kekurangan fasilitas maka dana yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya sekali. Dengan demikian maka paling tidak pemerintah sudah akan dapat menghemat biaya untuk gaji guru dan operasional rutin.
untuk mengendalikan mutu sekolah yang mendapatkan bantuan maka dibuat perjanjian tertentu yang mengikat sekolah untuk melaksanakan kewajibannya sebagai konsekwensi dari bantuan yang diberikan. Jika irtu berhasil dilaksanakan maka pemerintah bisa memberikan reward tertentu untuk lebih memajukan sekolah sementara bagi lembaga yang kurang konsekwen terhadap janji kenerjanya diberikan punishment yang mendidik dan memotivasi sekolah-sekolah swasta untuk memperbaiki kinerjanya.
Dengan cara demikian maka wajib belajar 12 tahun dapat dilaksanakan dengan biaya yang relatif murah.