Pagi tadi, dirumahku aku kedatangan tamu. Kebetulan saja hari Sabtu aku nggak ada agenda khusus selain ngecek kesiapan Trayout UN tahap I. Dia sudah saya kenal lama, sehingga secara pribadi saya dekat dengannya. Selain itu kalau dihitung masa tugasnya di jajaran pendidikan beliau termasuk senior.
Entah apa maksud kedatangannya ke rumahku, karena nggak biasanya dia berkunjung. Dia hanya cerita tentang putranya di sekolah.
Anaknya saat ini duduk di kelas II di salah satu SMA di Kab.Kendal. Saat semester I kelas satu nilainya bagus-bagus, hampir-hampir nggak ada nilai 7 nya. Tapi di semester II pada salah satu mata pelajaran nilainya turun drastis, dari 9 menjadi 7. Dia menyadari benar akan prestasi yang barangkali tidak konstan ini. Tetapi sebagai orang tua dalam hatinya bertanya-tanya mengapa hal ini tidak terdeteksi sejak dini oleh guru sehingga sebagai orang tua bisa mengarahkan dan membimbing anaknya belajar lebih keras lagi sehingga nilainya minimal dapat dipertahankan.
Mengapa sebagai orang tua tidak pernah mendapatkan laporan dari guru tentang kondisi anaknya di sekolah? Mengapa sebagai orang tua hanya diberi hasil akhir saja yang ternyata jauh dari harapannya? Dia merasa dengan nilai ini cita-cita anaknya untuk bisa masuk perguruan tinggi melalui jalur PMDK telah pupus.
Ternyata nilai 7 pun bisa memadamkan cita-cita besar anak dan orang tua dan mengkandaskan mimpi besar untuk merajut masa depan yang lebih baik..
Apakah ini termasuk "kekerasan guru pada murid?",...
Jumat, 01 Februari 2008
Minggu, 27 Januari 2008
PakHarto dan Aku (oleh : Sukardi Rinakit)
PAGI itu, 9 Juni 1999. Aku bertanya kepada Pak Harto, ''Seandainya Bapak masih Presiden, apakah saya akan diangkat jadi menteri?'' Pak Harto tersenyum kebapakan, memandang dengan mata berbinar dan menjawab lugas, ''Ya!'' Katanya sambil mengangguk.
Itulah salah satu kenanganku mengiringi kepergian Pak Harto, Minggu siang, 27 Januari 2008, pukul 13.10. Kesan kuat terpancar bahwa tokoh nomor satu Orde Baru itu pada dasarnya adalah sosok yang polos. Mudah percaya pada orang lain. Baru bertemu sekali saja, mungkin merasa cocok sehingga bisa berbicara apa saja, sudah menaruh percaya. Bahkan berani menjamin aku akan diangkat jadi menteri seandainya beliau masih presiden.
Apakah sikap seperti itu adalah karakter alamiah Pak Harto ataukah kepasrahan setelah sepuh dan tidak menjabat lagi? Entahlah. Sebab cerita yang beredar di ranah publik, selama ini, terutama di kalangan orang yang antibeliau adalah sebaliknya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang tidak mudah percaya pada seseorang.
Aku cenderung tidak setuju dengan argumen itu. Rasanya lebih tepat jika dikatakan karena pengalaman yang luas dan dalam, Pak Harto bisa meraba karakter lawan bicaranya. Oleh sebab itu, kesannya menjadi mudah percaya pada seseorang.
Tapi kemampuan untuk meraba hati terdalam lawan bicara itu menurun seiring dengan umur yang semakin meninggi. Hal ini, salah satunya, juga disebabkan oleh semakin terbatasnya serapan informasi yang didapat.
Selain itu juga karena tidak adanya partner diskusi karena teman-teman seangkatan yang dipercayainya sudah meninggal. Terbukti ketika tekanan reformasi menguat, Pak Harto ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya berkerumun di sekitarnya. Ini menandakan dia sudah tidak jeli lagi meraba hati para pembantunya. Oleh sebab itu, secara pribadi saya hormat pada almarhum Sjaíadilah Mursjid (mantan Menteri Sekretaris Negara), dan Anton Tabah (mantan sekretaris pribadi Pak Harto). Mereka adalah bagian dari sedikit orang yang dengan tulus masih mau menjadi ''teman'' Pak Harto.
Pak Harto lalu bergurau, bahwa saya telat lahir. Karena baru bertemu dia setelah tidak berkuasa. Jika tidak, jabatan menteri sudah di tangan dari dulu. Pertemuan itu pun untuk wawancara demi kepentingan penyusunan disertasi doktoral saya di bidang politik militer. Sebagai salah satu sesepuh TNI, Pak Harto tentu bisa memprediksi masa depan militer.
Tidak Mudah
Ketika aku mengatakan, tentara sudah melempar dadu politiknya sebagai akibat tekanan reformasi dan bertanya mengenai kemungkinan militer masuk barak, Pak Harto justru bertanya, ''Apa agenda reformasi kalian?''. Jujur, mulutku tercekat. Tidak bisa menjawab pertanyaan itu.
Kukatakan apa adanya pada Pak Harto. Agenda reformasi ketika itu adalah menjatuhkan Pak Harto. Titik. Dia menggeleng pelan, lalu berkata, ''Itulah bahayanya jika segala sesuatu tidak dipersiapkan dengan matang.''
Reformasi itu baik, tapi mengatur negara itu tidak mudah, maka segala sesuatu harus dipersiapkan. Jika madu kecampuran racun, ambil madunya. Jika emas kecampuran kotoran, ambilah emasnya. Jadi semuanya tidak dibuang begitu saja.
Selanjutnya dia menjelaskan, hampir mustahil tentara itu masuk barak secara total. Latar sejarah, kondisi geografis dan kemajemukan masyarakat Indonesia secara alamiah menuntut mereka untuk terlibat politik. Artinya, reposisi dan reaktualisasi peran militer tidak harus berarti tentara itu nirpolitik. Hanya kadar keterlibatannya saja yang berbeda.
Sampai kapan pun, tentara bukan hanya akan terlibat dalam urusan perang, tetapi juga nonperang. Kehadiran di medan nonperang ini, meskipun murni kegiatan sosial-kemanusiaan, dapat berubah menjadi aktivistas politik jika politisi sipil menarik-narik mereka masuk ke ranah politik praktis. Terlebih-lebih jika politisi itu ambisi pribadinya lebih besar dari cita-citanya.
Bagi para politisi seperti itu, struktur organisasi militer yang membelah dari pusat sampai ke daerah, yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, oleh mereka dipandang sebagai sebuah sumber daya politik. Tidak mengherankan jika dalam perjalanan sejarah bangsa, banyak politisi sipil mencoba bersandar pada bahu militer agar bisa mengkapitalisasi sumber daya politik tersebut.
Penjelasan Pak Harto itu sejalan dengan pandangan para analis militer pada umumnya. Bagi mereka, memang politisi sipil yang seringkali menjadi pemicu masuknya kembali militer ke ranah politik.
Sampai di sini aku sadar, tulisan ini menjadi terasa kering jika mengupas dialog-dialog yag serius dengan Pak Harto. Sisi kemanusiaan yang selektif, tampaknya justru lebih menarik untuk diceritakan.
Seperti sudah diketahui publik, Pak Harto itu adalah orang cerdas. Daya ingatnya luar biasa. Masih hafal produksi beras tiap tahun, pertumbuhan ekonomi, tingkat keberhasilan keluarga berencana, dan lain-lain. Ketika aku bertanya siapa mantan menteri yang paham dengan cara pikir Pak Harto dan baik untuk aku ajak ''diskusi'' mengenai masalah-masalah ekonomi, Pak Harto menjawab, ''Pak Marlin'' (maksudnya JB Sumarlin).
Jawaban itu membuat aku sedikit terkejut. Karena seperti teman-teman lain, selama ini aku dibelenggu oleh pemahaman tunggal bahwa dewa pembangunan ekonomi kita adalah Widjojo Nitisastro. Setidaknya akhirnya aku tahu, peran semua menteri, termasuk JB Sumarlin, ternyata ikut menentukan arah Republik. Tidak ada pemain tunggal di sini.
Aku lalu bercerita pada Pak Harto tentang cita-citaku sewaktu kecil, yaitu ingin setiap hari bisa makan telur satu biji. Aku enam bersaudara, karena keterbatasan ekonomi, Emak hanya bisa menggoreng telur sebiji seminggu. Jadi digoreng tipis dan dipotong-potong enam. Bapak dan Emak mengalah tidak mendapatkan potongan telur itu.
Pak Harto tertawa renyah mendengar ceritaku itu. Tapi aku menangkap matanya memancarkan keprihatinan mendengar kisah tersebut. Tiba-tiba perasaan bersalah bergelayut karena menceritakan hal bodoh itu. Agar membuatnya segera gembira, aku cepat menyambar dengan kalimat, ''Tapi saya sekarang sudah bosan makan telur dan ayam.''
Beliau tersenyum. Lalu berkata, ''Iya. Sekarang kamu sudah punya handphone, sekolah di luar negeri, calon doktor. Jangan-jangan malah sudah bosan makan steak!,'' katanya sambil tertawa.
Dengan muka serius Pak Harto menceritakan bahwa untuk bisa membuat semua orang bisa makan telur, bosan makan ayam, mengenyam pendidikan dan kesehatan, dibutuhkan perjuangan yang berat dalam tempo panjang. Tidak mudah mencapai semua itu. Kecurigaan, kritik, caci maki, menjadi makanan tiap hari. Ini belum kalau tekanan internasional ikut diperhitungkan. Lembaga-lembaga internasional itu seringkali ingin mendikte kebijakan pembangunan nasional.
Pak Harto lalu menyampaikan bahwa dalam hidup itu, perbuatan baik dan buruk akan mengikuti sampai ajal. Jika niatnya baik, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Mungkin ada akibat kurang baik di sini karena keputusan itu. Tetapi mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.
Tentu masih banyak persoalan yang kami diskusikan termasuk keprihatinan pada jalannya reformasi yang tanpa agenda. Tapi dari sedikit hal yang sudah aku tulis itu, seandainya saat ini aku Presiden, aku akan segera mengambil keputusan mengenai kasus hukum Pak Harto.
Aku hanya akan mendengar suara mayoritas rakyat untuk mengambil langkah politik itu. Jika mayoritas rakyat menghendaki Pak Harto dimaafkan, maka atas nama bangsa dan negara, sikap itu yang akan saya ambil.
Aku tahu, apapun keputusan mengenai Pak Harto, di dalamnya menganga kontroversi. Ada yang suka, ada yang tidak! Tapi seorang pemimpin, ibarat seorang dirijen, harus berani membelakangi orang-orang yang ingin dipuaskan. Tanpa itu, konser tidak akan berjalan sempurna. Dengan istilah lain, persoalan jangan digantung seperti sekarang.
Minggu kemarin, 27 Januari 2008, aku menenggelamkan diri untuk merenungi kata-kata Pak Harto bahwa musuh kita itu sejatinya bukan Pak Harto atau yang lain. Musuh kita itu sebenarnya adalah Amerika Serikat, China, India dan lain-lain.
Kita akan ''bertarung'' dengan mereka di masa depan. Kalau kita tidak membangun sumber daya manusia yang tangguh, kita akan digulung mereka. Anda mau mengalami itu? Saya tidak!(77)
- Penulis adalah Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate
Itulah salah satu kenanganku mengiringi kepergian Pak Harto, Minggu siang, 27 Januari 2008, pukul 13.10. Kesan kuat terpancar bahwa tokoh nomor satu Orde Baru itu pada dasarnya adalah sosok yang polos. Mudah percaya pada orang lain. Baru bertemu sekali saja, mungkin merasa cocok sehingga bisa berbicara apa saja, sudah menaruh percaya. Bahkan berani menjamin aku akan diangkat jadi menteri seandainya beliau masih presiden.
Apakah sikap seperti itu adalah karakter alamiah Pak Harto ataukah kepasrahan setelah sepuh dan tidak menjabat lagi? Entahlah. Sebab cerita yang beredar di ranah publik, selama ini, terutama di kalangan orang yang antibeliau adalah sebaliknya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang tidak mudah percaya pada seseorang.
Aku cenderung tidak setuju dengan argumen itu. Rasanya lebih tepat jika dikatakan karena pengalaman yang luas dan dalam, Pak Harto bisa meraba karakter lawan bicaranya. Oleh sebab itu, kesannya menjadi mudah percaya pada seseorang.
Tapi kemampuan untuk meraba hati terdalam lawan bicara itu menurun seiring dengan umur yang semakin meninggi. Hal ini, salah satunya, juga disebabkan oleh semakin terbatasnya serapan informasi yang didapat.
Selain itu juga karena tidak adanya partner diskusi karena teman-teman seangkatan yang dipercayainya sudah meninggal. Terbukti ketika tekanan reformasi menguat, Pak Harto ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya berkerumun di sekitarnya. Ini menandakan dia sudah tidak jeli lagi meraba hati para pembantunya. Oleh sebab itu, secara pribadi saya hormat pada almarhum Sjaíadilah Mursjid (mantan Menteri Sekretaris Negara), dan Anton Tabah (mantan sekretaris pribadi Pak Harto). Mereka adalah bagian dari sedikit orang yang dengan tulus masih mau menjadi ''teman'' Pak Harto.
Pak Harto lalu bergurau, bahwa saya telat lahir. Karena baru bertemu dia setelah tidak berkuasa. Jika tidak, jabatan menteri sudah di tangan dari dulu. Pertemuan itu pun untuk wawancara demi kepentingan penyusunan disertasi doktoral saya di bidang politik militer. Sebagai salah satu sesepuh TNI, Pak Harto tentu bisa memprediksi masa depan militer.
Tidak Mudah
Ketika aku mengatakan, tentara sudah melempar dadu politiknya sebagai akibat tekanan reformasi dan bertanya mengenai kemungkinan militer masuk barak, Pak Harto justru bertanya, ''Apa agenda reformasi kalian?''. Jujur, mulutku tercekat. Tidak bisa menjawab pertanyaan itu.
Kukatakan apa adanya pada Pak Harto. Agenda reformasi ketika itu adalah menjatuhkan Pak Harto. Titik. Dia menggeleng pelan, lalu berkata, ''Itulah bahayanya jika segala sesuatu tidak dipersiapkan dengan matang.''
Reformasi itu baik, tapi mengatur negara itu tidak mudah, maka segala sesuatu harus dipersiapkan. Jika madu kecampuran racun, ambil madunya. Jika emas kecampuran kotoran, ambilah emasnya. Jadi semuanya tidak dibuang begitu saja.
Selanjutnya dia menjelaskan, hampir mustahil tentara itu masuk barak secara total. Latar sejarah, kondisi geografis dan kemajemukan masyarakat Indonesia secara alamiah menuntut mereka untuk terlibat politik. Artinya, reposisi dan reaktualisasi peran militer tidak harus berarti tentara itu nirpolitik. Hanya kadar keterlibatannya saja yang berbeda.
Sampai kapan pun, tentara bukan hanya akan terlibat dalam urusan perang, tetapi juga nonperang. Kehadiran di medan nonperang ini, meskipun murni kegiatan sosial-kemanusiaan, dapat berubah menjadi aktivistas politik jika politisi sipil menarik-narik mereka masuk ke ranah politik praktis. Terlebih-lebih jika politisi itu ambisi pribadinya lebih besar dari cita-citanya.
Bagi para politisi seperti itu, struktur organisasi militer yang membelah dari pusat sampai ke daerah, yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, oleh mereka dipandang sebagai sebuah sumber daya politik. Tidak mengherankan jika dalam perjalanan sejarah bangsa, banyak politisi sipil mencoba bersandar pada bahu militer agar bisa mengkapitalisasi sumber daya politik tersebut.
Penjelasan Pak Harto itu sejalan dengan pandangan para analis militer pada umumnya. Bagi mereka, memang politisi sipil yang seringkali menjadi pemicu masuknya kembali militer ke ranah politik.
Sampai di sini aku sadar, tulisan ini menjadi terasa kering jika mengupas dialog-dialog yag serius dengan Pak Harto. Sisi kemanusiaan yang selektif, tampaknya justru lebih menarik untuk diceritakan.
Seperti sudah diketahui publik, Pak Harto itu adalah orang cerdas. Daya ingatnya luar biasa. Masih hafal produksi beras tiap tahun, pertumbuhan ekonomi, tingkat keberhasilan keluarga berencana, dan lain-lain. Ketika aku bertanya siapa mantan menteri yang paham dengan cara pikir Pak Harto dan baik untuk aku ajak ''diskusi'' mengenai masalah-masalah ekonomi, Pak Harto menjawab, ''Pak Marlin'' (maksudnya JB Sumarlin).
Jawaban itu membuat aku sedikit terkejut. Karena seperti teman-teman lain, selama ini aku dibelenggu oleh pemahaman tunggal bahwa dewa pembangunan ekonomi kita adalah Widjojo Nitisastro. Setidaknya akhirnya aku tahu, peran semua menteri, termasuk JB Sumarlin, ternyata ikut menentukan arah Republik. Tidak ada pemain tunggal di sini.
Aku lalu bercerita pada Pak Harto tentang cita-citaku sewaktu kecil, yaitu ingin setiap hari bisa makan telur satu biji. Aku enam bersaudara, karena keterbatasan ekonomi, Emak hanya bisa menggoreng telur sebiji seminggu. Jadi digoreng tipis dan dipotong-potong enam. Bapak dan Emak mengalah tidak mendapatkan potongan telur itu.
Pak Harto tertawa renyah mendengar ceritaku itu. Tapi aku menangkap matanya memancarkan keprihatinan mendengar kisah tersebut. Tiba-tiba perasaan bersalah bergelayut karena menceritakan hal bodoh itu. Agar membuatnya segera gembira, aku cepat menyambar dengan kalimat, ''Tapi saya sekarang sudah bosan makan telur dan ayam.''
Beliau tersenyum. Lalu berkata, ''Iya. Sekarang kamu sudah punya handphone, sekolah di luar negeri, calon doktor. Jangan-jangan malah sudah bosan makan steak!,'' katanya sambil tertawa.
Dengan muka serius Pak Harto menceritakan bahwa untuk bisa membuat semua orang bisa makan telur, bosan makan ayam, mengenyam pendidikan dan kesehatan, dibutuhkan perjuangan yang berat dalam tempo panjang. Tidak mudah mencapai semua itu. Kecurigaan, kritik, caci maki, menjadi makanan tiap hari. Ini belum kalau tekanan internasional ikut diperhitungkan. Lembaga-lembaga internasional itu seringkali ingin mendikte kebijakan pembangunan nasional.
Pak Harto lalu menyampaikan bahwa dalam hidup itu, perbuatan baik dan buruk akan mengikuti sampai ajal. Jika niatnya baik, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Mungkin ada akibat kurang baik di sini karena keputusan itu. Tetapi mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.
Tentu masih banyak persoalan yang kami diskusikan termasuk keprihatinan pada jalannya reformasi yang tanpa agenda. Tapi dari sedikit hal yang sudah aku tulis itu, seandainya saat ini aku Presiden, aku akan segera mengambil keputusan mengenai kasus hukum Pak Harto.
Aku hanya akan mendengar suara mayoritas rakyat untuk mengambil langkah politik itu. Jika mayoritas rakyat menghendaki Pak Harto dimaafkan, maka atas nama bangsa dan negara, sikap itu yang akan saya ambil.
Aku tahu, apapun keputusan mengenai Pak Harto, di dalamnya menganga kontroversi. Ada yang suka, ada yang tidak! Tapi seorang pemimpin, ibarat seorang dirijen, harus berani membelakangi orang-orang yang ingin dipuaskan. Tanpa itu, konser tidak akan berjalan sempurna. Dengan istilah lain, persoalan jangan digantung seperti sekarang.
Minggu kemarin, 27 Januari 2008, aku menenggelamkan diri untuk merenungi kata-kata Pak Harto bahwa musuh kita itu sejatinya bukan Pak Harto atau yang lain. Musuh kita itu sebenarnya adalah Amerika Serikat, China, India dan lain-lain.
Kita akan ''bertarung'' dengan mereka di masa depan. Kalau kita tidak membangun sumber daya manusia yang tangguh, kita akan digulung mereka. Anda mau mengalami itu? Saya tidak!(77)
- Penulis adalah Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate
Sabtu, 12 Januari 2008
Gambaran Bidang Dikmen Akhir 2008
Bidang dikmen yang mulai aktif sejak diberlakukannya SOTK baru dan pengisian jabatan tanggal 28 Desember 2007 adalah pecahan subdin pendidikan dan pengajaran yang hanya mengurus SMA dan SMK ditambah pengurusan sarana prasarana SMA/SMK.
Sebagai pejabat baru yang ditunjuk untuk bekerja bersama teman-teman lain maka langkah pertama adalah mengumpulkan data sebagai pijakan awal bekerja, dan mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan yang ada.
Berdasarkan analisis itu maka mulai menetapkan sasaran tahunan antara lain :
1. Meningkatkan APK pendidikan menengah dari 43 menjadi 47
2. Meningkatkan rata-rata nilai ujian nasional 0,2
3. Menambah jumlah SSN sebanyak 2 sekolah
4. Mewujudakan adanya tambahan 1 SMA rintisan SBI
5. Menambah jumlah SMK 2 buah
6. Membangun jaringan internet di semua SMA/SMK yang ada sehingga seluruh sekolah terhubung dengan jardiknas
7. Merintis komunikasi antar sekolah dan antar dinas secara 'paperless'
8. Mewujudkan manajemen standar ISO di bidang dikmen
9. Mempertahankan perolehan medali emas, dan perak dalam olimpiade biologi nasional.
10. Meningkatkan prestasi perolehan medali perunggu menjadi medali perak pada olimpiade nasional fisika
11. Memperoleh juara pertama lomba pelajar teladan tingkat jawa tengah
12. Mendorong guru untuk mengikuti lomba pembuatan media pembelajaran dan memperoleh juara tingkat jawa tengah
13. Mendorong guru melaksanakan PTK sebanyak 20 laporan
14. Mendorong kepemilikan blog guru sebanyak 20 blog
15. Mendorong terwujudnya majalah sekolah minimal 2 sekolah
16. Menjadi juara 3 debat bahasa inggris tingkat jawa tengah
17. Mempertahankan juara I lomba PKS SMK tingkat nasional
Semoga sasaran ini dapat tercapai, dan mohon bantuan dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan sasaran tersebut.
Sebagai pejabat baru yang ditunjuk untuk bekerja bersama teman-teman lain maka langkah pertama adalah mengumpulkan data sebagai pijakan awal bekerja, dan mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan yang ada.
Berdasarkan analisis itu maka mulai menetapkan sasaran tahunan antara lain :
1. Meningkatkan APK pendidikan menengah dari 43 menjadi 47
2. Meningkatkan rata-rata nilai ujian nasional 0,2
3. Menambah jumlah SSN sebanyak 2 sekolah
4. Mewujudakan adanya tambahan 1 SMA rintisan SBI
5. Menambah jumlah SMK 2 buah
6. Membangun jaringan internet di semua SMA/SMK yang ada sehingga seluruh sekolah terhubung dengan jardiknas
7. Merintis komunikasi antar sekolah dan antar dinas secara 'paperless'
8. Mewujudkan manajemen standar ISO di bidang dikmen
9. Mempertahankan perolehan medali emas, dan perak dalam olimpiade biologi nasional.
10. Meningkatkan prestasi perolehan medali perunggu menjadi medali perak pada olimpiade nasional fisika
11. Memperoleh juara pertama lomba pelajar teladan tingkat jawa tengah
12. Mendorong guru untuk mengikuti lomba pembuatan media pembelajaran dan memperoleh juara tingkat jawa tengah
13. Mendorong guru melaksanakan PTK sebanyak 20 laporan
14. Mendorong kepemilikan blog guru sebanyak 20 blog
15. Mendorong terwujudnya majalah sekolah minimal 2 sekolah
16. Menjadi juara 3 debat bahasa inggris tingkat jawa tengah
17. Mempertahankan juara I lomba PKS SMK tingkat nasional
Semoga sasaran ini dapat tercapai, dan mohon bantuan dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan sasaran tersebut.
Selasa, 08 Januari 2008
Pengembangan ICT dan Millis Dikmen
M. Nugroho: sugeng ndalu pakANOM UTOMO: ya mas, dimana?M. Nugroho: biasa pak, di rumahM. Nugroho: kok malem2 masih OL pakANOM UTOMO: ya, nyari pak gatotM. Nugroho: ooh ..ANOM UTOMO: beliau onlineM. Nugroho: o ya pak, selamat ya pakANOM UTOMO: bagaimana perkembangan ictnya mas?M. Nugroho: alhamdulillah pak, belom ada perkembangan berartiANOM UTOMO: saya berharap ada percepatanANOM UTOMO: dan dimanfaatkan sesuai programnya pak GatotANOM UTOMO: tolong buka jipkendal.blogspot.comANOM UTOMO: saya barusan ngutip tulisan pak gatotM. Nugroho: hehehe .. sudah pakANOM UTOMO: Saya harap SMK 1 bisa merespon iniANOM UTOMO: Mulai tahun ini, saya sudah siapkan reward2 untuk yang proaktifANOM UTOMO: bias kita bisa leading di pengembangan ictM. Nugroho: soalnya terus terang beberapa bulan terakhir konsentrasi saya terpecahANOM UTOMO: jangan kerja sendiriANOM UTOMO: nanti bikin team yang tangguhANOM UTOMO: Tolong saya dikasih tahu kesulitan-kesulitannyaANOM UTOMO: nanti kita pecahkan bersamaM. Nugroho: ya dari dulu rencana saya begitu pak, tapi ya selalu ndak bisaANOM UTOMO: apa hambatannya?M. Nugroho: sdm pakM. Nugroho: di SMK 1 sebenarnya banyak yang menguasai TIM. Nugroho: sekarang aja ada 4 yang ambil S2 TIM. Nugroho: tapi masing2 punya kesibukanM. Nugroho: saya rencanakan share dengan teman2 luar SMK 1ANOM UTOMO: Harusnya begituM. Nugroho: tapi ini kerjaan volunteerANOM UTOMO: kalau tidak kita rugi,ANOM UTOMO: sudah ada fasilitas begitu, kurang optimalM. Nugroho: berikutnya adalah masterplanM. Nugroho: saya tidak optimis planning pak Gatot bisa sustainableANOM UTOMO: Justru yang melanjutkan itu kitaM. Nugroho: lha maka itu pak ANOM UTOMO: jangan mengandalkan pusat terusANOM UTOMO: sudah untung dikasih fasilitas ANOM UTOMO: dan beasiswaANOM UTOMO: mestinya itu tanggungjawan daerah dan sekolah sendiriM. Nugroho: ya itu poinnya pakM. Nugroho: bukan saya mau merendahkan sekolah saya sendiriANOM UTOMO: Maka harus ada langkah2 konkritM. Nugroho: tapi wawasan sekolah terhadap pengembangan IT agaknya masih kurangANOM UTOMO: Perttama nanti kita buat perencanaan yang matangANOM UTOMO: terus perencanaan itu kita pasarkan ANOM UTOMO: ke stake holderANOM UTOMO: kalau diam-diam sajaANOM UTOMO: siapa yang tahu?ANOM UTOMO: Tolong saya dibantuANOM UTOMO: Target bidang Dikmen KendalM. Nugroho: saya siap membantu apa yang saya bisa pakANOM UTOMO: akhir tahun 2008ANOM UTOMO: semua sekolah terhubung jardiknasANOM UTOMO: semua kepala sekolah paham TIANOM UTOMO: Kalau nggak merespon dan nggak mau bel;ajarANOM UTOMO: nggak kita kasih bantuanANOM UTOMO: biar hidup sendiriANOM UTOMO: dengan biaya diri sendiriM. Nugroho: waktu saya mengajukan proposal client ict, saya sudah rencanakan tahap pengembangan s/d 5 tahunANOM UTOMO: tolong saya dikasih proposalnyaANOM UTOMO: saya akan backup penuhM. Nugroho: oke pakM. Nugroho: trus gini pakM. Nugroho: saat ini ICT center kan di SMK 1M. Nugroho: tapi saya berharap teman2 di sekolah lain yang potensial dilibatkanANOM UTOMO: Tidak hanya sekolah lain bahkan pemdapun harus terlibatM. Nugroho: mungkin Bapak bisa membantu menjembataniANOM UTOMO: karena kita nggak bisa hidup sendiriANOM UTOMO: harus ada dukungan pihak lainM. Nugroho: ya kalo begitu mungkin secepatnya kita perlu konsolidasiM. Nugroho: lagiANOM UTOMO: Ok, tolong siapkan proposalM. Nugroho: proposal apa pak??ANOM UTOMO: dan nama-nama guru yang potensial bisa bantu kitaANOM UTOMO: proposal pengembangan ICTM. Nugroho: ooh siapANOM UTOMO: kita ketemu secepatnyaANOM UTOMO: kalau bisa dalam minggu iniM. Nugroho: yang proposal, itu yang copy dulu saya kirim untuk client ict pakANOM UTOMO: minimal kita bisa konferenceM. Nugroho: boleh pakANOM UTOMO: kalau ada filenya saya bisa dikirimiANOM UTOMO: biar saya pelajariM. Nugroho: nanti saya coba cari lagi pakM. Nugroho: hard copy nya masih ada sepertinyaANOM UTOMO: kalau sudah ketemu tolong segera dikirimM. Nugroho: oke pakANOM UTOMO: Oh ya mas, bisa buka pustakamaya tidak?ANOM UTOMO: saya kok kesulitanM. Nugroho: miliknya diknas??M. Nugroho: atau pustakamaya.com??ANOM UTOMO: Ya,http://pustakamaya.diknas.go.id/ANOM UTOMO: milik perpustakaan nasional ANOM UTOMO: kerjasama dg pak gatotANOM UTOMO: untuk mendukung mutu pendidikanANOM UTOMO: dan satu juta mahasiswaM. Nugroho: sudah pernah membuka pakM. Nugroho: yang perpusdig juga leletANOM UTOMO: kok nggak bisa cari materi disanaANOM UTOMO: harus login duluANOM UTOMO: tapi ndaftarnya gimana?M. Nugroho: wah, tempat saya malah belom kebukaM. Nugroho: pakM. Nugroho: maaf, tadi kata p. Wawan dikmen mau buat milis ya pak??ANOM UTOMO: ya ANOM UTOMO: tolong dibikinkanANOM UTOMO: saya nggak bisaM. Nugroho: oke pakM. Nugroho: yang mo gabung otomatis apa pre request duluM. Nugroho: ??ANOM UTOMO: bagaimana caranya agar semua sma/smk gabungANOM UTOMO: kita batasi waktunyaANOM UTOMO: sebelum pebruariANOM UTOMO: mereka sudah gabungM. Nugroho: ya nanti harus subscribe (daftar ) dulu pakANOM UTOMO: besuk selasa saya sosialisasikan ke ksM. Nugroho: mau pakai nama apa nih pakANOM UTOMO: bidangdikmenkendalM. Nugroho: apa ndak kepanjangan pakM. Nugroho: nanti nulisnya to: bidangdikmenkendal@yahoogroups.comANOM UTOMO: dikmenkendal ya ndak apaM. Nugroho: oke pakM. Nugroho: o ya pakM. Nugroho: apa dinas ndak buat web aja pakM. Nugroho: masa blog, M. Nugroho: gratisanANOM UTOMO: saya pengin begituANOM UTOMO: sementara yang saya rintis pakai blog duluM. Nugroho: mestinya resmi pak, jangan pake gratisanANOM UTOMO: kalau bisa bantu saya senangM. Nugroho: ya nanti saya bantu buatkan pakM. Nugroho: tapi biaya hosting & domain jangan saya pakANOM UTOMO: ya beresM. Nugroho: diknaskendal.go.idM. Nugroho: atau apa??ANOM UTOMO: dikporakendalM. Nugroho: oke pakM. Nugroho: mudah2an minggu ini beres pakANOM UTOMO: terimakasihANOM UTOMO: lebih cepat lebih baikM. Nugroho: ya pakM. Nugroho: nanti saya usahakanANOM UTOMO: nanti artikel dan info yang ada di jip di mutasi yaM. Nugroho: boleh pakM. Nugroho: masa dinas kok pake web gratisanM. Nugroho: kalo personal sih wajarANOM UTOMO: kalau bekerja, yang dikerjakan yang bisa duluANOM UTOMO: jangan yang ideal tapi nggak terlaksanaANOM UTOMO: itu prinsip sayaANOM UTOMO: terus nanti kita kembangkan menjadi ANOM UTOMO: yang idealM. Nugroho: iya pakANOM UTOMO: yang penting actionANOM UTOMO: sambil mimpi yang idealM. Nugroho: hehehe ..ANOM UTOMO: jangan dibalikANOM UTOMO: mikir yang ideal nggak action2M. Nugroho: M. Nugroho: ini milisnya ditunggu apa ditinggal pakM. Nugroho: saya sedang kerjakan, ada beberapa step soalnyaANOM UTOMO: ditunggu bisaANOM UTOMO: saya sampai malam kokM. Nugroho: bisa aja pakM. Nugroho: bolehM. Nugroho: sudah pakANOM UTOMO: ngelolanya bagaimana?M. Nugroho: maksudnya pakM. Nugroho: ?ANOM UTOMO: kalau saya mau bukaANOM UTOMO: bagaimanaANOM UTOMO: dan kalau kirim infoM. Nugroho: groups.yahoo.com/group/dikmenM. Nugroho: ooh, tinggal posting biasa aja pakM. Nugroho: kepada/to: dikmenkendal@yahoogroups.comANOM UTOMO: saya cobaM. Nugroho: oke pakANOM UTOMO: bagaimana kalau sekolah mau gabung?M. Nugroho: seperti kalo mau ikut milis yang lain pak, tinggal kirim email kosong ke : dikmenkendal-subscribe@yahoogroups.comM. Nugroho: kalo mau keluar tinggal kirim email kosong ke: dikmenkendal-unsubscribe@yahoogroups.comANOM UTOMO: ok thanks
Minggu, 23 Desember 2007
Rancangan PP Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Senin, 03 Des 2007,Rancangan PP Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Daerah Otonom Bisa DihapusMenjelang ulang tahun ketujuh otonomi daerah, pemerintah pusat akan menerapkan perangkat baru untuk "mengendalikan" daerah. Meski agak terlambat, peraturan pemerintah (PP) yang ditargetkan berlaku mulai 2008 tersebut sekarang tengah intensif dibahas pemerintah. Apa konsekuensinya bagi daerah? Berikut ulasan Wawan Sobari dari the Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).--------Pantas saja pemerintah bergeming atas berbagai kritik terhadap kebijakan pengelolaan anggaran daerah (Permendagri 13/2006 dan 59/2007). Bahkan, daerah-daerah yang meradang, terutama pemilik klub sepak bola, tidak begitu digubris. Ternyata, sedang ada agenda besar untuk mengevaluasi kinerja daerah. Melalui rancangan PP tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), pemerintah menyiapkan perangkatnya. Pendapatan dan alokasi pembiayaan dalam APBD merupakan salah satu objek evaluasi. Draf yang terdiri atas 61 pasal ditambah lampiran setebal 20 halaman itu cukup ambisius. Secara normatif, tujuan PP tersebut adalah mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah. Yakni, untuk menjamin agar kewenangan yang didelegasikan kepada daerah berjalan efektif. Namun, tidak tertutup kemungkinan muncul sejumlah motif empiris yang bernuansa kepentingan pemerintah yang kuat. Dimensi TeknisSebagai satu sistem evaluasi, EPPD terdiri atas tiga evaluasi utama. Pertama, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Kedua, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD). Terakhir, evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Masing-masing memiliki peruntukan yang berbeda. Hanya, ujung tombak pelaksanaan seluruh evaluasi itu terletak pada EKPPD.Pemerintah melakukan EKPPD untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Hasil pengukuran EKPPD itulah yang nantinya menjadi dasar upaya peningkatan kinerja daerah. Sementara itu, EKPOD dilakukan untuk menilai kapasitas daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Yaitu, pencapaian kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.EDOB secara spesifik dilakukan pada daerah hasil pemekaran. Tujuannya, memonitor perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah baru. Semua aktivitas evaluasi secara nasional dijalankan timnas EPPD yang dibentuk presiden. Anggota tim tersebut adalah menteri-menteri lintas departemen terkait dan kepala lembaga nondepartemen yang diketuai Mendagri. Untuk menjalankan aktivitas keseharian, timnas dibantu tim teknis dari unsur-unsur institusi pemerintah tersebut. Dalam pelaksanaan evaluasi, timnas dibantu pakar dan lembaga independen yang berkompeten.Ujung tombak pelaksanaan evaluasi sebenarnya ada di tangan tim daerah EPPD di tingkat provinsi. Tugas utamanya adalah melakukan EPPD di seluruh kabupaten dan kota. Struktur keanggotaan tim daerah terdiri atas kepala dinas dan badan yang dibantu tim teknis. Tim itu tidak hanya mengukur kinerja kabupaten/kota, tetapi juga memeringkatnya. Uniknya, provinsi dan kabupaten/kota juga melakukan pengukuran kinerja mandiri atas penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan pemerintah.Evaluasi yang kali pertama dilakukan adalah EKPPD. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi bagi pelaksanaan EKPOD atas dasar peringkat prestasi daerah. Bagi daerah-daerah yang dikategorikan berprestasi rendah selama tiga tahun berturut-turut, akan dilakukan EKPOD. Hasil EKPOD yang buruk bisa menyebabkan daerah dihapus dan digabung. Artinya, eksistensi daerah otonom akan berakhir bila EKPOD-nya minus.Potensi KelemahanBerdasar hasil analisis argumen kebijakan dalam draf PP tersebut, ditemukan sejumlah potensi kelemahan. Pertama, persoalan kredibilitas institusi pemerintah. Dalam praktiknya, proses EPPD tidak lebih dari sebuah evaluasi diri sendiri (self assessment). Sebab, intinya, pemerintah menjadi pemegang otoritas tunggal dalam rangkaian evaluasi. Meski keterlibatan lembaga independen dimungkinkan, perannya sebatas operator evaluasi.Masih dalam persoalan yang sama, pengukuran kinerja mandiri oleh provinsi, kabupaten/kota berpotensi bias evaluasi. Artinya, akan muncul potensi konflik kepentingan atas hasil evaluasi. Apalagi sumber utama dalam evaluasi tersebut adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang dibuat pemerintah daerah. Kalaupun ada sumber data pelengkap, tidak jauh berbeda karakteristiknya. Misalnya, dari LPJ pelaksanaan APBD, laporan kinerja instansi pemerintah daerah, dan sejenisnya.Posisi masyarakat sebagai sumber pelengkap dalam proses evaluasi menambah beban kredibilitas tersebut. Setidaknya ada tiga sumber yang berasal dari masyarakat. Yakni, hasil survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, laporan lembaga independen atas kinerja pemerintahan daerah, dan tanggapan masyarakat atas informasi LPPD. Posisinya sebagai pelengkap tentu tidak sebanding dengan kehadiran masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampak kebijakan. Namun, keuntungan dari sisi input proses evaluasi, tentunya pilihan kebijakan itu menyebabkan efisiensi dari segi biaya yang relatif bisa ditekan. Kedua, EPPD menawarkan konsep evaluasi yang relatif konvensional. Indikator yang mengukur capaian kinerja pemerintahan melalui penilaian masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak cukup sederhana (black box evaluation). Hasil evaluasi cenderung menghasilkan jawaban atas bekerjanya pemerintahan daerah semata. Sementara itu, penyebab pemerintahan bisa berjalan atau bekerja kurang mendapat perhatian. Padahal, penyelenggaraan pemerintahan bukan persoalan teknis administratif semata. Melainkan sebuah proses yang sensitif terhadap konteks politik dan sosial. Sebaliknya, fakta empiris yang ditemukan JPIP atas kinerja positif pemerintahan daerah tidak terlepas dari persoalan teknis tersebut. Lahirnya inovasi daerah juga merupakan kontribusi dari kuatnya komitmen politik kepala daerah, inovatifnya kepemimpinan kepala daerah, dukungan politik DPRD, terakomodasinya kepentingan birokrasi, dan beberapa faktor nonteknis lain. Faktor eksternal tersebut penting diperhatikan karena akan membantu pengidentifikasian kekurangan atau penyebab kegagalan kinerja. Dengan demikian, hal tersebut akan memudahkan upaya peningkatan kinerja pada masa datang. Terakhir, persoalan pembobotan. Selain mengukur, EPPD melakukan pemeringkatan. Konsekuensinya adalah pada kategorisasi prestasi daerah. Suatu daerah mungkin menduduki peringkat capaian kinerja sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Peringkat itu didasarkan pada kapasitas kinerja masing-masing daerah. Namun, secara bersamaan EPPD tidak menawarkan bentuk pembobotan yang bisa menimbulkan persoalan disparitas (perbedaan) antardaerah.Persoalanya, ketika otonomi daerah untuk kali pertama diterapkan, setiap daerah tidak berada pada titik start yang sama. Artinya, ada daerah yang sudah tergolong maju dan kaya inovasi, ada pula yang sebaliknya. Kalau semua daerah diukur dengan standar pengukuran sama, tanpa memboboti keadaan tersebut, hal itu akan berdampak pada keadilan pengukuran. (otonomi@jpip.or.id)
Daerah Otonom Bisa DihapusMenjelang ulang tahun ketujuh otonomi daerah, pemerintah pusat akan menerapkan perangkat baru untuk "mengendalikan" daerah. Meski agak terlambat, peraturan pemerintah (PP) yang ditargetkan berlaku mulai 2008 tersebut sekarang tengah intensif dibahas pemerintah. Apa konsekuensinya bagi daerah? Berikut ulasan Wawan Sobari dari the Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).--------Pantas saja pemerintah bergeming atas berbagai kritik terhadap kebijakan pengelolaan anggaran daerah (Permendagri 13/2006 dan 59/2007). Bahkan, daerah-daerah yang meradang, terutama pemilik klub sepak bola, tidak begitu digubris. Ternyata, sedang ada agenda besar untuk mengevaluasi kinerja daerah. Melalui rancangan PP tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), pemerintah menyiapkan perangkatnya. Pendapatan dan alokasi pembiayaan dalam APBD merupakan salah satu objek evaluasi. Draf yang terdiri atas 61 pasal ditambah lampiran setebal 20 halaman itu cukup ambisius. Secara normatif, tujuan PP tersebut adalah mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah. Yakni, untuk menjamin agar kewenangan yang didelegasikan kepada daerah berjalan efektif. Namun, tidak tertutup kemungkinan muncul sejumlah motif empiris yang bernuansa kepentingan pemerintah yang kuat. Dimensi TeknisSebagai satu sistem evaluasi, EPPD terdiri atas tiga evaluasi utama. Pertama, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Kedua, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD). Terakhir, evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Masing-masing memiliki peruntukan yang berbeda. Hanya, ujung tombak pelaksanaan seluruh evaluasi itu terletak pada EKPPD.Pemerintah melakukan EKPPD untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Hasil pengukuran EKPPD itulah yang nantinya menjadi dasar upaya peningkatan kinerja daerah. Sementara itu, EKPOD dilakukan untuk menilai kapasitas daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Yaitu, pencapaian kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.EDOB secara spesifik dilakukan pada daerah hasil pemekaran. Tujuannya, memonitor perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah baru. Semua aktivitas evaluasi secara nasional dijalankan timnas EPPD yang dibentuk presiden. Anggota tim tersebut adalah menteri-menteri lintas departemen terkait dan kepala lembaga nondepartemen yang diketuai Mendagri. Untuk menjalankan aktivitas keseharian, timnas dibantu tim teknis dari unsur-unsur institusi pemerintah tersebut. Dalam pelaksanaan evaluasi, timnas dibantu pakar dan lembaga independen yang berkompeten.Ujung tombak pelaksanaan evaluasi sebenarnya ada di tangan tim daerah EPPD di tingkat provinsi. Tugas utamanya adalah melakukan EPPD di seluruh kabupaten dan kota. Struktur keanggotaan tim daerah terdiri atas kepala dinas dan badan yang dibantu tim teknis. Tim itu tidak hanya mengukur kinerja kabupaten/kota, tetapi juga memeringkatnya. Uniknya, provinsi dan kabupaten/kota juga melakukan pengukuran kinerja mandiri atas penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan pemerintah.Evaluasi yang kali pertama dilakukan adalah EKPPD. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi bagi pelaksanaan EKPOD atas dasar peringkat prestasi daerah. Bagi daerah-daerah yang dikategorikan berprestasi rendah selama tiga tahun berturut-turut, akan dilakukan EKPOD. Hasil EKPOD yang buruk bisa menyebabkan daerah dihapus dan digabung. Artinya, eksistensi daerah otonom akan berakhir bila EKPOD-nya minus.Potensi KelemahanBerdasar hasil analisis argumen kebijakan dalam draf PP tersebut, ditemukan sejumlah potensi kelemahan. Pertama, persoalan kredibilitas institusi pemerintah. Dalam praktiknya, proses EPPD tidak lebih dari sebuah evaluasi diri sendiri (self assessment). Sebab, intinya, pemerintah menjadi pemegang otoritas tunggal dalam rangkaian evaluasi. Meski keterlibatan lembaga independen dimungkinkan, perannya sebatas operator evaluasi.Masih dalam persoalan yang sama, pengukuran kinerja mandiri oleh provinsi, kabupaten/kota berpotensi bias evaluasi. Artinya, akan muncul potensi konflik kepentingan atas hasil evaluasi. Apalagi sumber utama dalam evaluasi tersebut adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang dibuat pemerintah daerah. Kalaupun ada sumber data pelengkap, tidak jauh berbeda karakteristiknya. Misalnya, dari LPJ pelaksanaan APBD, laporan kinerja instansi pemerintah daerah, dan sejenisnya.Posisi masyarakat sebagai sumber pelengkap dalam proses evaluasi menambah beban kredibilitas tersebut. Setidaknya ada tiga sumber yang berasal dari masyarakat. Yakni, hasil survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, laporan lembaga independen atas kinerja pemerintahan daerah, dan tanggapan masyarakat atas informasi LPPD. Posisinya sebagai pelengkap tentu tidak sebanding dengan kehadiran masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampak kebijakan. Namun, keuntungan dari sisi input proses evaluasi, tentunya pilihan kebijakan itu menyebabkan efisiensi dari segi biaya yang relatif bisa ditekan. Kedua, EPPD menawarkan konsep evaluasi yang relatif konvensional. Indikator yang mengukur capaian kinerja pemerintahan melalui penilaian masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak cukup sederhana (black box evaluation). Hasil evaluasi cenderung menghasilkan jawaban atas bekerjanya pemerintahan daerah semata. Sementara itu, penyebab pemerintahan bisa berjalan atau bekerja kurang mendapat perhatian. Padahal, penyelenggaraan pemerintahan bukan persoalan teknis administratif semata. Melainkan sebuah proses yang sensitif terhadap konteks politik dan sosial. Sebaliknya, fakta empiris yang ditemukan JPIP atas kinerja positif pemerintahan daerah tidak terlepas dari persoalan teknis tersebut. Lahirnya inovasi daerah juga merupakan kontribusi dari kuatnya komitmen politik kepala daerah, inovatifnya kepemimpinan kepala daerah, dukungan politik DPRD, terakomodasinya kepentingan birokrasi, dan beberapa faktor nonteknis lain. Faktor eksternal tersebut penting diperhatikan karena akan membantu pengidentifikasian kekurangan atau penyebab kegagalan kinerja. Dengan demikian, hal tersebut akan memudahkan upaya peningkatan kinerja pada masa datang. Terakhir, persoalan pembobotan. Selain mengukur, EPPD melakukan pemeringkatan. Konsekuensinya adalah pada kategorisasi prestasi daerah. Suatu daerah mungkin menduduki peringkat capaian kinerja sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Peringkat itu didasarkan pada kapasitas kinerja masing-masing daerah. Namun, secara bersamaan EPPD tidak menawarkan bentuk pembobotan yang bisa menimbulkan persoalan disparitas (perbedaan) antardaerah.Persoalanya, ketika otonomi daerah untuk kali pertama diterapkan, setiap daerah tidak berada pada titik start yang sama. Artinya, ada daerah yang sudah tergolong maju dan kaya inovasi, ada pula yang sebaliknya. Kalau semua daerah diukur dengan standar pengukuran sama, tanpa memboboti keadaan tersebut, hal itu akan berdampak pada keadilan pengukuran. (otonomi@jpip.or.id)
Sabtu, 22 Desember 2007
Simbok
Mbok, ...
Semangatmu,
senyummu
doamu
tawamu
adalah penghibur laraku
Mbok,
aku rindu padamu
aku rindu hangatnya pelukanmu
aku rindu telisik jemarimu di rambutku
aku rindu cerita ceriamu
aku rindu tanya kritismu
Mbok,...
Semoga Allah menerima semua amalmu
menerima tekun ibadahmu
Mbok,...
Doamu menyertaiku
Semoga aku bisa jadi anak ''gegadanganmu"
jadi pohon pengayoman
jadi suluh kegelapan
seperti pesan terakhirmu,...
Semangatmu,
senyummu
doamu
tawamu
adalah penghibur laraku
Mbok,
aku rindu padamu
aku rindu hangatnya pelukanmu
aku rindu telisik jemarimu di rambutku
aku rindu cerita ceriamu
aku rindu tanya kritismu
Mbok,...
Semoga Allah menerima semua amalmu
menerima tekun ibadahmu
Mbok,...
Doamu menyertaiku
Semoga aku bisa jadi anak ''gegadanganmu"
jadi pohon pengayoman
jadi suluh kegelapan
seperti pesan terakhirmu,...
Rabu, 19 Desember 2007
Langganan:
Postingan (Atom)